kievskiy.org

Berani Sita Dokumen Pilkada, PDIP: Siapa di Belakang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti?

Gedung KPK.
Gedung KPK. /Pikiran Rakyat/Amir Faisol

PIKIRAN RAKYAT - PDI Perjuangan (PDIP) keberatan dengan disitanya ponsel dan buku berisi strategi pemenangan Pilkada oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rossa Purbo Bekti. Penyitaan itu membuat PDIP mencurigai siapa orang yang berada di belakang Rossa.

“Pertanyaan saya paling penting, siapa di belakang Rossa? Kok sampai dia berani melakukan pelanggaran hukum. Rossa ini siapa dan siapa yang di belakang Rossa, itu poin yang paling penting,” kata Tim Hukum PDIP Johannes Tobing saat dihubungi, Kamis, 13 Juni 2024.

Johannes mengatakan, buku yang disita Rossa dari tangan Kusnadi selaku staf dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto adalah dokumen penting berisi arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang harus dijalankan seluruh kader partai di tingkat ranting hingga pusat pada kontestasi Pilkada 2024. Oleh sebab itu, kata dia, sangat berbahaya apabila buku tersebut tidak segera dikembalikan dan tetap berada di tangan penyidik KPK.

Apalagi, kata Johannes, buku tersebut tidak ada kaitannya dengan penyidikan perkara dugaan suap Harun Masiku yang tengah ditangani KPK. Oleh sebab itu, tim hukum PDIP berencana melaporkan Rossa ke Bareskrim Polri atas penyitaan buku dan ponsel milik Hasto dan Kusnadi.

“Dokumen penting itu bukan miliknya Pak Hasto. Itu milik partai jadi ini tentu sangat serius. Sangat berbahaya kalau tidak segera mengembalikan. Karena kenapa bahwa tidak ada korelasi, tidak ada urusan dengan perkaranya Harun Masiku,” tutur Johannes.

“Jadi (buku) itu milik partai tentu kalau tidak segera menyerahkan ya memang tindakan hukum kita ambil,” ucapnya menambahkan.

Lebih lanjut Johannes menyampaikan, pelaporan terhadap Rossa ke Bareskrim akan dilayangkan tim hukum PDIP mewakili Hasto dan Kusnadi. Dia menyebut objek laporan adalah terkait penyitaan dokumen yang dilakukan dengan cara melanggar prosedur.

“Kita mau melaporkan penyidik KPK bahwa dia telah menyita berkas dokumen penting terkait perintah arahan petunjuk dari ketua umum yang harus dilaksanakan oleh ranting, DPC, DPD, dan DPP terkait untuk melaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia,” kata Johannes.

“(Penyitaan) ini sudah membabi buta, pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) bahkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si penyidik ini, ini yang membuat kita marah,” tuturnya melanjutkan.

Penyidik kantongi surat perintah penyitaan

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut penyidik KPK Rossa Purbo Bekti telah bekerja sesuai prosedur ketika menyita barang-barang seperti ponsel dan dokumen dari tangan Kusnadi selaku staf Hasto. Menurutnya, Rossa mengantongi surat perintah penyitaan ketika menyita barang-barang tersebut. Akan tetapi, dia belum mau berbicara banyak soal adalah dugaan pelanggaran etik sebagaimana dilaporkan Kuasa Hukum Kusnadi, Ronny Talapessy ke Dewas.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat