PIKIRAN RAKYAT - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menekankan bahwa dia tidak mengetahui sama sekali keberadaan Harun Masiku. Dia juga menegaskan tidak ada upaya melindungi buron kasus dugaan suap tersebut.
“Mana kita (saya) tahu. Kalau kita tahu sudah kita kasih informasi,” katanya kepada wartawan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna tentang perekonomian di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Juni 2024.
Yasonna Laoly mengatakan bahwwa tidak mungkin ada upaya melindungi Harun Masiku. Sekalipun, dia merupakan mantan kader PDIP tempatnya bernaung.
“Enggak lah, mana berani. Itu pelanggaran hukum,” ujarnya.
Sedangkan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap buron kasus dugaan suap Harun Masiku dalam waktu dekat.
“Ya mestinya. Mestinya bisa (KPK menangkap Harun dalam waktu dekat),” ucapnya.
Keyakinan serupa juga disampaikan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harapan. Dia meyakini AKBP Rossa Purbo Bekto selaku Kasatgas Penyidikan KPK dapat menangkap Harun Masiku, tersangka kasus pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR terpilih periode 2019—2024 di KPU.
Kasus yang Mencuat saat Tahun Politik
KPK menegaskan penanganan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan pencarian Harun Masiku tidak ada kaitannya dengan agenda politik. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut apabila penyidikan kasus tersebut mencuat di tahun politik, hal itu hanya sebuah kebetulan.
“Tidak dalam rangka agenda politik apa pun, pemberitaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh penyidik, sekali lagi apabila itu terjadi secara bersamaan atau kebetulan, itu hanya kebetulan saja,” kata Tessa kepada wartawan, dikutip Sabtu, 15 Juni 2024.