kievskiy.org

Mahkamah Rakyat Luar Biasa Panggil Rezim Jokowi, Tagih Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Hak Konstitusional

Ilustrasi hukum dan keadilan.
Ilustrasi hukum dan keadilan.

PIKIRAN RAKYAT - Mahkamah Rakyat Luar Biasa memanggil tergugat rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dan mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan yang mereka keluarkan yang telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat.

Persidangan Mahkamah Rakyat Luar Biasa akan diselenggarakan pada Selasa, 25 Juni 2024. Surat panggilan tersebut telah dilayangkan hari ini kepada Jokowi dan berbagai partai politik yang telah mensponsori, mendukung, atau membiarkan berbagai kebijakan yang berdampak buruk bagi rakyat. Selain itu, tidak mendukung usulan-usulan kebijakan yang melindungi rakyat. Panggilan dilayangkan melalui surat yang dikirimkan kepada kantor-kantor serta akun-akun media sosial resmi para tergugat.

Mahkamah Rakyat Luar Biasa digelar karena secara empiris rezim Jokowi dinilai telah membiarkan, dan bahkan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekuasaan para oligarki atau state-capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut, akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung, melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia.

“Tidak hanya itu, ruang bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan juga semakin sempit. Tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif yang terbajak, namun juga lembaga yudikatif. Rakyat benar-benar dibuat tidak berdaulat, dan Rezim Jokowi telah jelas-jelas menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi,” kata Juru Bicara Mahkamah Rakyat Luar Biasa, Edy Kurniawan dalam siaran pers, Senin, 24 Juni 2024.

Rezim Jokowi akan dimintai pertanggungjawaban atas sembilan isu kebijakan yang merugikan hak-hak konstitusional rakyat dan membuat rakyat menjadi rentan dan semakin rentan di hadapan berbagai ancaman krisis multidimensi yang semakin tampak dan terasa. Rakyat bahkan dibuat kesulitan mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin oleh negara.

“Pertanggungjawaban itu ditagih karena kebijakannya yang merampas ruang dan menyingkirkan masyarakat; melanggengkan kekerasan, persekusi, kriminalisasi dan diskriminasi; melanggengkan impunitas serta kejahatan kemanusiaan; merusak sistem pendidikan dengan komersialisasi, penyeragaman, serta penundukan; mendorong eksploitasi sumber daya alam secara masif serta solusi-solusi palsu atas krisis iklim; melestarikan KKN serta koruptor; memperparah sistem kerja yang memiskinkan serta menindas pekerja; membajak legislasi; serta militerisasi dan militerisme,” tutur Edy.

Di tengah makin sempitnya ruang demokrasi dan keadilan, Mahkamah Rakyat Luar Biasa dapat menjadi alat tagih akuntabilitas publik rezim Jokowi, yang persidangannya dapat disaksikan secara langsung pada 25 Juni 2024 oleh publik luas melalui laman Mahkamah Rakyat: https://mahkamahrakyat.id.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat