PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi IV DPR RI, Djarot Syaiful Hidayat merespons pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak mau buru-buru untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan.
Djarot pun mengaku sejak awal sudah menduga jika pembangunan IKN terkesan memaksakan.
"Memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya," kata Djarot di DPR RI, Selasa 9 Juli 2024.
"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya," lanjutnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu menyarankan agar segala target yang kurang realistis di IKN tidak dipaksakan. Djarot pun takut implementasinya malah akan bermasalahnya.
"Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," ucapnya.
Ia juga mengkhawatirkan pembangunan IKN menjadi kendur terutama di pemerintahan yang akan datang. Terlebih anggaran negara akan terpotong untuk program makan gratis sebesar Rp 71 triliun.
"Ya kalau saya sendiri memprediksi sih kalau bebannya yang diberikan kepada pemerintah sesudahnya agak berat ya," ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap Keppres pemindahan ibu kota tersebut bisa saja diteken di era Jokowi atau di pemerintahan selanjutnya atau era Prabowo Subianto.