kievskiy.org

Tutup Masa Persidangan, Puan Maharani Sampaikan Komitmen DPR dalam Pembahasan RUU APBN

Ketua DPR RI saat membacakan pidato pada Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.
Ketua DPR RI saat membacakan pidato pada Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. /Antara/Rio Feisal

PIKIRAN RAKYAT - DPR RI akan mencermati lebih lanjut dalam pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2023. Puan mengatakan hal tersebut untuk dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN Tahun 2025.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

“Sehingga berbagai penyempurnaan tata kelola, sistem pengendalian internal, ketaatan atas peraturan perundang-undangan, serta produktivitas APBN dapat dilakukan, agar APBN semakin efektif dalam menyejahterakan rakyat dan membuat hidup rakyat lebih mudah,” tutur Puan.

Dalam merespons dinamika perekonomian global yang memberikan tekanan pada perekonomian nasional, DPR bersama Pemerintah disebut terus memastikan APBN 2024 tetap terjaga sehat, kredibel, dan mampu merespons sehingga daya beli rakyat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi tetap kondusif.

“Kinerja ekonomi yang baik ini diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun mendatang, mengingat gejolak eksternal makin sulit diprediksi,” ucapnya.

Polemik UU Tapera

Melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga telah melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat.

Ia menyebut beberapa permasalahan yang menjadi sorotan utama DPR antara lain terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pembatalan ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik yang dinyatakan telah lulus seleksi PPPK 2023, judi online, masuknya penyedia jasa internet Starlink.

Selain itu, persoalan pertanahan termasuk mafia tanah dan sertifikat tanah elektronik, serta peredaran narkoba di wilayah perbatasan Pulau Kalimantan.

“Pemerintah perlu segera menindaklanjuti seluruh permasalahan tersebut sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam mengurus rakyat,” ujarnya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat