JAKARTA, (PR).- Kurang dari dua bulan menuju SEA Games 2017, saat ini persiapan para atlet Indonesia yang akan turun di Kuala Lumpur, 19-30 Agustus mendatang masih mengalami kendala. Salah satu kendala yang dinilai Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) sangat krusial adalah masalah dukungan pemerintah.
Dukungan tersebut dinilai mengalami stagnansi saat ini. Stagnansi tersebut, ujar Ketua Satlak Prima Achmad Soetjipto kepada wartawan di Plaza Komite Olimpiade Indonesia (KOI) selepas rapat dengan Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk SEA Games awal pekan ini, diakibatkan multifaktor.
"Kami memahami jika pemerintahan saat ini sedang berusaha mati-matian untuk mengurai masalah tersebut, termasuk soal peralatan yang menjadi benang kusut. Tapi waktu yang semakin menipis juga dipikirkan. Kami sendiri mendesak hal itu harus segera diselesaikan hampir setiap hari," ujarnya.
Dalam perencanaan Prima untuk persiapan SEA Games 2017, kebutuhan peralatan baik latihan dan tanding untuk 44 cabang di bawah mereka adalah Rp 71 miliar. Namun tidak semua anggaran tersebut bisa terpenuhi dalam waktu mendesak ini, mengingat untuk pengadaan peralatan harus melalui lelang yang memakan waktu cukup lama, sekitar 3-5 bulan jika sesuai aturan.
"Dari total Rp 71 miliar, hanya Rp 18 miliar yang biasa dicairkan. Namun, agar bisa segera dicairkan maka kami mensiasatinya dengan memecah kebutuhan di bawah Rp 200 juta. Itu untuk 44 cabang. Satu cabor kami jatah Rp 400 juta, itu untuk kebutuhan satu unit peralatan tanding dan satu unit peralatan latihan. Jadi dibagi rata Rp 200 juta-200 juta agar tidak kena aturan lelang," ujarnya.
Untuk cabang olahraga, jatah Rp 400 juta tersebut sebenarnya sangat kurang. Karenanya cabor harus memilih peralatan apa yang bisa langsung dipakai.
"Cabang balap sepeda contohnya. Kalau untuk peralatan, Rp 400 juta buat balap sepeda cuma bisa beli dua sepeda. Sementara balap sepeda berapa disiplin coba. Makanya uang tersebut dibelikan peralatan yang bisa langsung dipakai seperti ban misalnya," tutur Soetjipto.
Untuk sisa anggaran kebutuhan peralatan sebesar Rp 54 miliar, menurut Soetjipto, akan dilempar kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), agar dimasukan ke e-katalog , mengingat waktu yang sudah mendesak. Ada dua opsi yang dinilainya bisa dijalankan agar kebutuhan peralatan tersebut bisa segera terpenuhi, yakni penunjukan langsung dan lelang cepat.
"Ini bukan merupakan akal-akal Satlak Prima. Tapi memang kebutuhan yang mendesak tersebut lah yang harus memberikan usulan solusi guna membantu. Penunjukan langsung masih boleh karena memang waktunya sudah mendesak. Kita harus bagaimana lagi? Kalau lelang cepat 5 hari juga sudah selesai. Jadi betul-betul ini kita bukan terbelenggu, tapi memang koridor aturan yang kadang sama sekali tidak luwes. Yang diperlukan saat ini adalah diskresi," ujarnya.***