/photo/2023/07/19/355276952.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Industri otomotif merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca paling signifikan di Indonesia, yakni 27 persen. Otomotif menempati peringkat kedua sebagai industri penghasil emisi terbesar. Sementara itu, pemerintah memasang target net zero emission pada 2060 dan dekarbonisasi sektor transportasi memiliki peran penting.
Hal itu disampaikan Hirotaka Uchida, Partner Arthur D. Little (ADL) dan Head of Automotive and Manufacturing practice di Asia Tenggara. Dia menyampaikan data tersebut dalam peluncuran laporan bertajuk Unleashing Indonesia’s Electric Mobility Potential, 1 Agustus 2023.
Berdasarkan publikasi Global Electromobility Readiness Index edisi 2022-2023, Indonesia termasuk dalam pasar mobil listrik yang berkembang dengan skor 43 dari 100 untuk kesiapan Battery Electric Vehicle (BEV). Hal ini sejalan dengan negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Thailand.
“Dengan peralihan ke kendaraan listrik, Indonesia berharap dapat mengurangi kebergantungan pada impor minyak, serta akan berkontribusi pada ketahanan energi dan membantu membatasi pengeluaran devisa. Hal ini adalah salah satu prioritas utama pemerintah, mengingat kebergantungannya pada impor minyak dan fluktuasi nilai tukar USD,” ujar Andreas Schlosser, Partner dan Global Head of Arthur D. Little’s Automotive Practice.
Rayuan pemerintah untuk beli kendaraan listrik
Demi mempercepat adopsi kendaraan listrik, pemerintah melakukan upaya untuk mengembangkan rantai pasokan kendaraan listrik end-to-end sejak 2013.
Sampai 2030, Kementerian Perindustrian telah menetapkan target produksi 600.000 mobil listrik dan 2,45 juta kendaraan listrik roda dua. Target yang ambisius itu merupakan hasil dari Indonesia Battery Corporation (IBC) yang berencana membangun pabrik baterai dengan kapasitas awal 10-15 GWh. Angka itu diharapkan dapat digenjot hingga 20 GWh.
Berdasarkan hasil analisis, Indonesia membutuhkan produksi minimum 340.000 kendaraan listrik (56 persen dari target semula 600.000) untuk memenuhi kapasitas 15 GWh dari permintaan domestik.
Untuk mendukung target itu, pemerintah menawarkan berbagai insentif yaitu:
- Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Insentif bea masuk atas importasi Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai
- Insentif pajak terkait Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Keringanan biaya pengisian listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)
Akan tetapi, terlepas dari pendekatan komprehensif dan berbagai langkah yang ditawarkan pemerintah, tingkat adopsi kendaran listrik di indonesia masih rendah karena berbagai tantangan mendasar.