PIKIRAN RAKYAT - Angin segar bagi industri otomotif Indonesia. Pasalnya, pemerintah membebaskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk impor mobil listrik utuh (CBU) dan terurai lengkap (CKD) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
Perihal aturan ini, produsen mobil yang mendatangkan mobil listrik secara CBU ke Indonesia dibebaskan PPnBM. Lantas apakah dengan adanya aturan ini BYD akan melakukan penyesuaikan harga mobil listrik yang dijual di tanah air?
Pertanyaan ini dijawab Head of Marketing BYD Indonesia, Luther T. Panjaitan. Ia mengatakan menyambut baik aturan pemerintah tersebut dan baik untuk perkembangan mobil listrik.
"Secara BYD kami sangat menyambut baik keputusan pemerintah, khususnya dalam perkembangan EV di Indonesia. Memang kami sudah mendengar dari peraturan turunan Kementerian Keuangan dan ini adalah kelanjutan dari pertauran Presiden. Jadi buat kami itu ya kami sambut baik dan juga menunjukkan bahwa negara sangat serius untuk transisi energi dan masa depan green technology industry di Indonesia," ungkap Luther, Rabu, 22 Februari 2024.
Saat ditanya apakah BYD akan melakukan penyesuaian harga setelah adanya aturan ini, Luther menjawab pihaknya akan mempelajari lebih dahulu.
"Kita pelajari dulu peraturannya, sebenarnya menurut saya aturan tersebut membuat kami menjadi firm secara bisnis dalam pengambilan keputusan harga," katanya.
Di Indonesia, produsen mobil asal China ini memasarkan tiga mobil listrik, Dolphin, Atto 3 dan Seal. Ketiga mobil ini didatangkan secara utuh dari China.
Untuk pemasarannya, BYD menjual mobil dengan bandrol mulai Rp400 jutaan. BYD juga berencana membangun pabrik dan memproduksi mobil di Indonesia.***