BANDUNG, (PR).- Sekda Jawa Barat membentuk tim investigasi domisili untuk mengantisipasi calon peserta didik dengan domisili “palsu”. Hal itu sebagai tindak lanjut dari temuan tiga alamat tinggal calon peserta didik yang tidak sesuai domisili.
Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Jawa Barat yang juga Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pembentukan Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 sebagai respons arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menindak CPDB yang menggunakan kartu keluarga dan keterangan penduduk “bodong”.
“Kami concern untuk menegakkan PPDB yang akuntabel," ucapnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika, usai rapat evaluasi PPDB di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu 19 Juni 2019.
Lebih lanjut Iwa menyebutkan ketiga alamat itu didapat setelah Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 melakukan pemeriksaan. Hasil temuan tersebut, kata Iwa Karniwa, akan dilimpahkan ke cabang dinas pendidikan di daerah. Kemudian, diteruskan kepada satuan pendidikan atau sekolah.
Nantinya, satuan pendidikan atau sekolah bersangkutan memanggil orang tua CPDB untuk memperbaikinya.
“Jadi, nanti sekolah yang akan memanggil supaya diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, ya, risiko orang tua,” ucapnya.
Iwa mengatakan ketiga calon peserta didik itu menggunakan jalur zonasi. Selain itu data yang diisi harus yang sebenarnya.
Disdukcatpil akan lakukan verifikasi
Sementara itu, Ketua Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 yang juga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jabar, Heri Suherman, menjelaskan bahwa timnya dibentuk untuk memverifikasi domisili riil CPDB dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat dan Rukun Warga setempat.
“Kerja kami dibantu ketua RW. Kita tidak mungkin turun tanpa melibatkan RW. Nanti mereka yang akan membuat surat keterangan tinggal jika betul,” ucapnya.