PIKIRAN RAKYAT - Gelombang kritik terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir dari berbagai kalangan, khususnya para akademisi di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Setelah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kini Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, dan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung turut melontarkan kritik mereka.
Pada Sabtu, 3 Februari 2024, sivitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) dijadwalkan akan menyampaikan seruan "selamatkan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat" di Gerbang Pintu Utama Kampus Dipatiukur, Bandung.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad, Mohamad Haikal Febriansyah, mengungkapkan bahwa seruan ini mencerminkan keprihatinan terhadap isu-isu kritis, termasuk penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kurangnya partisipasi publik dalam proses penyusunan Omnibus Law.
Dalam pernyataan yang diterima oleh Pikiran-rakyat.com, sivitas akademika Unpad juga mengecam praktik nepotisme, politisasi dukungan, dan politisasi bantuan sosial (bansos), yang dianggap sebagai indikasi kurangnya perhatian terhadap kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia.
UI, UGM, UII Yogyakarta, Unhas, ULM Banjarmasin Kritik Jokowi
Menyusul deklarasi sikap dari UGM dan UII, mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia (UI) menggelar deklarasi kebangsaan di Rotunda, UI, Depok, pada Jumat, 2 Februari 2024.
Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, mengajak warga dan alumni UI untuk bersatu dalam mengutuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi serta menuntut hak pilih rakyat dalam Pemilu 2024 dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan.
Harkristuti menegaskan harapan UI agar pemilu berlangsung secara jujur dan adil tanpa intervensi dan intimidasi, khususnya dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024.
Hal ini menjadi sorotan karena putra sulung Presiden RI, Gibran-Rakabuming Raka, tercatat sebagai peserta dalam kontestasi tersebut.
Dengan kritik yang semakin meluas dari berbagai universitas, akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi dalam menjawab dan menanggapi keprihatinan masyarakat akademis terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. Pemantauan terhadap respons dan tindak lanjut dari pihak pemerintah menjadi fokus publik dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang.***