BANDUNG, (PR).- Panitia penyelenggara pertandingan Persib menunggu surat resmi dari PT. Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator Liga 1, terkait rencana pergantian jadwal pertandingan antara Bhayangkara FC menghadapi Persib pada pekan keenam Liga 1.
Jika mengacu pada jadwal yang telah ada, seharusnya Bhayangkara FC bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Maung Bandung, di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, Minggu, 30 Juni 2019.
Namun, kabarnya pertandingan tersebut tidak mendapat izin dari kepolisian, sehingga besar kemungkinan terjadi pertukaran dimana Persib akan bertindak sebagai tuan rumah dalam hal ini menjadi pertandingan kandang Maung Bandung.
Kabar mengenai tidak dapatnya izin pertandingan Bhayangkara dan rencana pergantian ini dibocorkan oleh pelatih Persib Robert Alberts saat konfrensi pers usai pertandingan melawan Madura United, di Stadion Si Jalak Harupat, Jalan Cipatik-Soreang, Minggu, 23 Juni 2019.
Pelatih asal Belanda itu mengatakan, berdasarkan informasi terakhir yang dia dengar Bhyangkara FC tidak mendapat izin untuk bermain di Jakarta, sehingga momen ini akan dipertimbangkan jika Persib terlebih dulu bermain di kandang.
“Kita sedang diskusikan dengan kepolisian di Kabupaten Bandung, tapi untuk detailnya bisa tanya ke Bram (Budhi Bram) apakah kita bisa mendapat izin main di Bandung atau kita lebih dulu bermain di kandang,” tuturnya.
Sementara itu General Coordinator Panpel Persib, Budhi Bram Rachman mengatakan, dirinya barus saja mengetahui kabar ini dari pelatih Persib dan langsung membicarakannya dengan Kapolres Bandung.
“Memang kita baru tahu lisan katanya Bhayangkara sudah dapat izin, kalau kami tetap harus secara resmi. Kami menunggu misal nanti operator yang memberikan atau mengadakan perubahan jadwal ini siapa. Nanti kalau memang sudah ada surat itu, paling nanti kita koordinasikan dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bandung selaku pemberi rekomendasi,” katanya.
Bram mengatakan, kalau surat resmi dari PT. Liga sudah ada maka panpel Persib pun akan langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, karena hal ini harus melalui berbagai prosedur yang harus dilakukan.