PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini, dugaan bahwa peretas Pusat Data Nasional (PDN) adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial X.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, sebelumnya telah menyatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui ciri-ciri hacker tersebut, yang diduga merupakan aktor nonnegara dengan motif ekonomi.
Data Bocoran diunggah ke SCRIBD
Pengguna X dengan akun @kafiradikalis mengungkap bahwa dirinya menemukan seseorang bernama Dicky Prasetya Atmaja yang diduga membocorkan data PDN sejak 11 Oktober 2022. Informasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa hacker tersebut adalah WNI. Akun tersebut juga menyertakan Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, dalam cuitannya.
"Kepada Yth @meutya_hafid pimpinan Komisi I DPR, kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran data PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022," tulis akun tersebut pada Rabu, 3 Juli 2024.
Data PDN yang diretas diunggah ke situs web SCRIBD dengan nama akun Dicky Prasetya pada 11 Oktober 2022.
SCRIBD adalah platform berbagi dokumen di mana pengguna bisa mengunggah dokumen dan pengguna lain bisa mendapatkan dokumen tersebut dengan membayarnya. Salah satu dokumen yang dibocorkan adalah akses virtual cloud/portal dan akses virtual private network (VPN) PDN.
Akun @kafiradikalis juga menjelaskan dampak dari kebocoran akses VPN tersebut, antara lain ancaman terhadap keamanan data PDN, potensi aktivitas ilegal, serangan Distributed Denial of Service (DDoS), dan lain sebagainya.
"Kalian bisa unduh semua dokumen yang dia upload tersebut. Dokumen-dokumen rahasia semua. Dibocorin secara sengaja! Semua bencana cyber sejak 2 tahun ini bisa jadi bermula dari dokumen bocor ini. Bayangin kalo ditarik mundur ke 2022, ada berapa banyak kebocoran data yang terjadi?" tulis akun tersebut.
Yup, ini masih ada, berikut SS nya pic.twitter.com/Q5VRybQkD2— D. A. Wiguna (@dawiguna) July 3, 2024
Penemuan ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai keamanan data nasional dan potensi dampak yang lebih luas. Kebocoran data ini bisa membuka pintu bagi berbagai aktivitas ilegal dan ancaman siber yang serius.