kievskiy.org

Jelang Akhir Tahun, Serapan Anggaran Masih 53%

NGAMPRAH, (PR).- Menjelang akhir tahun ini, penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat baru mencapai 53 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 2,3 triliun. Hal itu disebabkan masih banyaknya pengerjaan pembangunan fisik yang masih berlangsung mendekati tutup tahun. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KBB Asep Sodikin menuturkan, di antara SKPD yang penyerapannya masih rendah, yaitu Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pertambangan sebesar 23%, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 47%, Dinas Kesehatan 51%, serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 52%. "Saat ini, beberapa proyek fisik masih berlangsung, tetapi mungkin saja banyak juga yang sudah selesai namun administrasinya belum selesai," katanya di Ngamprah, Selasa, 8 November 2016 Dia mencontohkan, proyek perbaikan jalan yang dikelola Dinas Bina Marga sebagian sudah rampung, tetapi administrasinya belum selesai. Hal itu menyebabkan anggaran di SKPD tersebut belum terserap sepenuhnya. Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, lanjut dia, sejumlah dinas tersebut masih punya waktu sekitar dua bulan ke depan guna menyelesaikan proyek yang sedang berjalan. Kalaupun tidak selesai, Pemda tetap membayar kontraktor sesuai dengan hasil pekerjaan yang bisa diselesaikan. "Pembayaran kepada kontraktor tentu sesuai dengan kontrak. Jika tidak selesai, hanya dibayar sesuai dengan pekerjaannya," ujar Asep. Sementara itu, dia menuturkan, realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak hingga Oktober 2016 sudah mencapai 94,6 persen dari target Rp 237,5 miliar. Pendapatan tertinggi, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sudah terealisasi 92% dari target Rp 88 miliar, sedangkan terendah yaitu pajak parkir dengan target Rp 1,3 miliar yang sudah terealisasi 100% lebih. "Yang masih jauh, yaitu pajak air tanah yang baru terealisasi 85% dari target Rp 16 miliar. Namun, kami optimistis hingga akhir tahun realisasi pajak bisa 100%," kata Asep. Sementara itu, banyaknya proyek pembangunan fisik yang mepet akhir tahun sebelumnya disoroti Ketua Komisi III DPRD KBB Tatang Gunawan. Menurut dia, seharusnya proyek-proyek yang dianggarkan tahun ini sudah dilelangkan pada bulan Maret setelah APBD disahkan pada awal tahun. Dengan demikian, pengerjaan fisik dan pembayaran kepada kontraktor sudah bisa selesai pada triwulan ketiga. "Jadi, pada triwulan ketiga ketika dibahas APBD perubahan, bisa diusulkan pengerjaan infrastruktur berikutnya. Tidak seperti saat ini, di mana pada pembahasan APBD-P, masih dibahas pengerjaan infrastuktur lama," ucap Tatang. Dia mengungkapkan, rendahnya penyerapan anggaran bisa menyebabkan Pemerintah KBB gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu, dia meminta agar Pemkab mematangkan perencanaan agar pelaksanaan proyek bisa selesai tepat waktu. "Kalau Pemda ingin WTP, ya harus matang perencanaannya. Jangan sampai ada lagi proyek-proyek yang mepet akhir tahun karena bisa menyebabkan silpa," katanya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat