kievskiy.org

Forkominda Cimahi Bahas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

CIMAHI, (PR).- Memetakan kerawanan konflik sosial, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kota Cimahi membahas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di ruang rapat Wali Kota Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Kamis 26 Januari 2017. Pemetaan konflik sosial dan penanganannya diperlukan menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Cimahi pada 15 Februari 2017 mendatang. Rapat tersebut dihadiri unsur Pemerintah Kota Cimahi, DPRD Kota Cimahi, Polres Cimahi, Kodim 0609/Kab. Bandung, Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan Kejaksaan Negeri Cimahi. Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial ini sesuai amanat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, bahwa penanganan konflik menjadi kewenangan bersama pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam bentuk deteksi dini dan pencegahan dini. Tim terpadu Penanganan Konflik Sosialdibentuk dengan tujuan melindungi, memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal karena penanganan dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi. Plt. Wali Kota Cimahi, Sudiarto mengatakan, ini merupakan kegiatan rutin untuk membahas penanganan-penanganan konflik di Kota Cimahi. "Yang intinya kita bersama untuk menjaga keamanan di Kota Cimahi pada umumnya," ujarnya. Suasana kehidupan masyarakat Kota Cimahi masih dalam keadaan rukun, tentram, aman dan damai. Namun, langkah-langkah antisipasi terhadap potensi konflik wajib dilakukan agar situasi kondusif tetap terpelihara.“Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial diperlukan untuk menyatukan persepsi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan suasana masyarakat yang aman kondusif dan penuh kenyamanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau instansi. Koordinasi sangat diperlukan dalam menyusun seluruh rencana aksi pencegahan konflik, karena koordinasi akan menghasilkan prosedur yang terencana dalam rangka memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini,” kata Sudiarto. Dikatakan Sudiarto, rapat yang digelar antar berbagai unsur di Kota Cimahi sudah sepakat untuk menjaga keamanan dari berbagai konflik yang ada di Kota Cimahi."Kita sepakat dan kompak sudah sama-sama mencegah jangan sampai terjadi konflik di Kota Cimahi," ucapnya. Pencegahan konflik melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan. Juga disiapkan konsep sistem keamanan lingkungan/ronda melalui model pamswakarsa yang terlaksana secara terstruktur, sistematis, dan massif di seluruh wilayah.Termasuk, pencegahan konflik sosial saat penyelenggaraan Pilkada Kota Cimahi 2017. "Perlu ada semacam sosialisasi langsung supaya tidak terjadi konflik sosial yang tidak diinginkan," tuturnya. Hal serupa diungkapkan Kapolres Cimahi Ade Ary Syam Indradi. Pihaknya bersama TNI selalu mendukung dengan upaya pemerintah dalam pencegahan konflik sosial. "Kita akan melakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang menganggu dan kita sepakat semua," ujarnya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat