NGAMPRAH, (PR).- Puluhan buruh mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat di Ngamrah, Senin, 6 Maret 2017, untuk mengikuti rapat dewan pengupahan terkait dengan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK). Namun, mereka kecewa lantaran rapat itu batal digelar.
Sejumlah buruh dari berbagai serikat pekerja itu sudah datang ke Kompleks Pemkab Bandung Barat sejak pagi hari. Namun sesampainya di lokasi, mereka tidak mendapatkan kepastian mengenai rapat tersebut.
Menjelang siang hari, para buruh diarahkan petugas Disnakertrans ke Gedung Sekretariat Daerah KBB. Namun, mereka kesal lantaran ruangan di Gedung Setda sudah di-setting untuk kegiatan seminar.
“Kami datang ke sini kan untuk rapat dewan pengupahan. Kok, malah diarahkan untuk ikut seminar. Ini kan tidak sesuai dengan agenda yang dijadwalkan,” kata Agus Khairudin, perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KBB kemarin.
Agus mengungkapkan, kehadiran para buruh ke Pemkab itu untuk menindaklanjuti rapat dewan pengupahan di Lembang pada pekan lalu. Rapat tersebut sejatinya menghadirkan pakar untuk membahas soal UMSK.
Menurut Agus, kehadiran pakar memang dibutuhkan untuk mempertajam pembahasan soal sektor unggulan di KBB. Saat ini, sektor unggulan di KBB masih didominasi industri tekstil, tetapi dibutuhkan beberapa formula untuk menentukan UMSK.
“Seharusnya dalam rapat ini pembahasan mengerucut, bukan malah dibuat seminar. Kalau seminar kan sama saja dengan sosialisasi, kembali lagi dari awal,” katanya menyesalkan.
Menjelang sore, para buruh tersebut masih bertahan di Kompleks Pemkab Bandung Barat. Mereka sempat berbincang dengan beberapa petugas di Kantor Disnakertrans. Namun pada akhirnya, rapat batal digelar karena buruh tak kunjung mendapatkan kepastian.
Pelaksana Tugas Kepala Disnakertrans KBB Iing Solihin mengatakan, pihaknya memang mengundang buruh untuk datang pada kegiatan seminar soal UMSK, bukan rapat dewan pengupahan. Menurut dia, kegiatan seminar itu untuk menyamakan persepsi tentang UMSK.