BANDUNG, (PR).- Pertemuan antara warga RW 11 Tamansari Kota Bandung dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil gagal terjadi. Warga menolak kebijakan Pemkot Bandung mensyaratan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi para peserta pertemuan.
"Kami tidak pernah berunjuk rasa secara anarkis. Kenapa sampai ada keharusan fotokopi KTP segala? Apa yang ditakutkan Pemkot?" kata Eva Aryani Effendi, salah satu perwakilan warga dalam konferensi pers, Senin 30 Oktober 2017 siang.
Pertemuan dengan Ridwan Kamil merupakan salah satu tuntutan yang diajukan warga selama proses negosiasi relokasi terkait proyek pembangunan rumah deret di lahan yang mereka tinggali. Orang nomor satu di Kota Bandung tersebut diharapkan bisa memberikan solusi atas buntunya negosiasi.
Dijelaskan Eva, warga awalnya menerima dengan baik ajakan Pemkot untuk bertemu dengan Wali Kota. Namun ketika muncul syarat penyerahan fotokopi KTP, warga sepakat menolak.
"Kami juga akan lebih senang jika Wali Kota yang datang ke tempat kami. Silakan lihat kampung kami yang disebut-sebut kumuh itu," katanya.
Jangan ada provokator
Pengajuan syarat fotokopi KTP dibuat untuk memastikan bahwa yang datang berdialog dengan Wali Kota adalah betul-betul warga RW 11 Tamansari. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa pihak yang selama ini diketahui melakukan pendampingan kepada warga.
"Saya mau bicara dengan warga terdampak. Bukan dengan provokator," ucap Ridwan Kamil.
Sebagai perbandingan, Ridwan menyebut kebijakan relokasi warga di bantaran Sungai Cipakundung tahun lalu. Menurut dia, yang dulu banyak menyuarakan protes justru bukan warga, tapi pendamping-pendampingnya. Termasuk di dalamnya kelompok mahasiswa dan LSM. Warga sendiri, disebut Ridwan, sepakat dengan tawaran Pemkot dan sekarang sebagian bekerja sebagai pengurus parkir di Teras Cikapundung, proyek yang menggantikan kampung mereka.
Ridwan lantas menyebut penolakan atas nama warga ini sangat mungkin ditumpangi motif politis. Ketika ia sudah menyediakan waktu untuk menemui warga, namun malahan ditolak, ia yakin ada niat tidak baik dari sekelompok orang untuk mengganggu kinerja pembangunan kota.