BANDUNG, (PR).- Kota Bandung masih memiliki 1.242 hektare lokasi kumuh dari 1.457 hektare yang telah terdata. Sesuai target pemerintah pusat, sisa lahan kumuh di Kota Bandung harus selesai pada 2019.
Koordinator program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Bandung Dede Kahiyat menuturkan, mereka ditargetkan mengatasi lokasi kumuh dengan luas total 699 hektar pada 2018 dengan anggaran Rp 53.7 miliar. Sementara sisa lokasi kumuh harus nihil pada tahun depan.
"Dengan kegiatan infrastruktur dengan nominal Rp 53 miliar ini setelah kita simulasikan baru terhitung sekitar 373 hektare. Sehingga targetnya yang seharusnya di tahun ini sekitar 699 hektare rasanya berat. Apalagi 2019 harus 0%," kata Dede, seusai audiensi dengan Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial, di Balai Kota Bandung, Jumat, 6 Juli 2018.
Ia menjelaskan, Kotaku adalah program nasional yang diluncurkan tahun 2016 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebelumnya bernama PNPM Mandiri Perkotaan dengan tujuan mengurangi lokasi kumuh tingkat nasional.
Setelah berubah menjadi program Kota Tanpa Kumuh, didapati luas 1.457 hektare lokasi kumuh di lebih dari 120 kelurahan di Kota Bandung, yang ditetapkan SK Wali Kota Bandung.
Untuk membantu mengurangi lokasi kumuh di Kota Bandung pada 2018, program Kotaku diberikan Bantuan Dana Investasi senilai Rp 53.7 miliar. Nilai tersebut harus bisa disebar hingga lebih dari 60 kelurahan.
"Sehingga kita harus melakukan kolaborasi dengan pihak terkait. Maka kita melakukan audiensi dengan Pak Wakil Wali Kota dalam rangka koordinasi," ujarnya.
Agar target 2018 bisa terpenuhi di 699 hektare, serta sisa lokasi kumuh 2019, ia berharap bisa difasilitasi dengan dana BDI Kotaku, serta tambahan dana infrastruktur dari program dinas terkait. Selama pelaksanaan Kotaku di Kota Bandung, kata dia, fasilitas dari Pemkot Bandung cukup baik.
Selain anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, terdapat program potensial yang bisa dikolaborasikan seperti Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).