BANDUNG, (PR).- Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto, mengatakan telah menerima informasi laporan BEM Kema Unpad terkait pemilihan rektor yang tidak jelas. Laporan ini, kata dia, akan disampaikan kepada pimpinan Ombudsman di Jakarta.
Penyampaian laporan pada pimpinan diperlukan sebab terkait dengan pemeriksaan yang sudah selesai di tingkat pusat. "Kalau terkait laporan yang sudah diselesaikan kantor pusat, prinsipnya sudah selesai di tingkat pusat dan dikembalikan ke Unpad,” kata Haneda, Kamis 21 Februari 2019.
Ia menambahkan, “Kalau sekarang ada laporan dari BEM terkait keterlambatan menindaklanjuti, ini yang kemudian kita serahkan ke pimpinan kembali. Apakah akan jadi materi baru atau satu paket dengan yang kemarin.”
Secara normatif, laporan yang diterima Ombudsman akan masuk ke tim penerimaan verifikasi laporan. Tim akan memastikan apakah syarat fromal material sudah terpenuhi.
"Setelah itu akan dibawa ke rapat untuk diserahkan ke tim pemeriksaan substansi," ujarnya.
Sebelumnya, Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Padjadjaran dilaporkan ke Ombudsman Jabar atas dugaan maladministrasi, oleh BEM Kema Unpad. MWA baru menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman terkait prosedur pengaduan masyarakat, mengenai Pemilihan Rektor Unpad 2019-2024 setelah tiga bulan berselang.
Akibatnya, pemilihan rektor semakin tidak jelas. Wakil Ketua Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad Ilham Fajar Septian mengatakan, Ombudsman RI telah mengeluarkan rekomendasi pada Oktober 2018. Namun MWA baru membuka pengaduan masyarakat pada 1-8 Februari 2019.
Pengaduan itu kemudian diverifikasi pada 9-15 Fabruari 2019. Tanggal tersebut, menurut Fajar, sudah mundur dari kesepakatan MWA sebelumnya. Seharusnya pengaduan masyarakat sudah selesai akhir Januari.
Pada jadwal tahapan yang baru, kata Fajar, belum ada kepastian tanggal berapa pemilihan rektor akan digelar. "Tidak ada kepastian kapan Rektor Unpad akan terpilih," kata Ilham saat dihubungi “PR.