BANDUNG,(PR).- Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja bungkam saat ditanya Meikarta. Dia lebih memilih meninggalkan cecaran pertanyaan wartawan usai sesi jumpa pers setelah seremoni pelantikan di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu, 12 Juni 2019.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Kabupaten Bekasi sempat guncang dengan terungkapnya kasus suap Meikarta pada pemerintah daerah sempat. Hal itu menyeret Neneng, Hasanah Yasin dan tiga kepala dinas/setingkat di Bekasi.
Namun sebelumnya, dia sempat memaparkan rencana dia setelah mendapat mandat penuh sebagai Bupati Bekasi. "Kita akan fokus dalam beberapa hal dalam waktu dekat ini terutama dalam masalah kebutuhan dasar yaitu pendidikan kesehatan, tadi terkait ketenagakerjaan terus untuk selanjutnya ekonomi kreatif ada beberapa hal lagi, termasuk infrastruktur, " Katanya.
Eka pun menyinggung Jalan Raya Babelan yang menurut dia sudah dianggarkan, tinggal waktu pelaksanaannya saja. "Itu sudah prioritas, tinggal pembangunannya saja anggarannya sudah oke. Tinggal pelaksanan pembangunan," ucap dia.
Sementara itu terkait, jabatan SKPD yang masih kosong, kata dia, sementara ini mereka mengangkat Plt. "Memang tentu juga menunggu nanti open bidding ya, " kata dia.
Untuk diketahui, Pengungkapan kasus suap Meikarta pada Oktober tahun lalu tidak hanya menyeret Neneng, melainkan tiga kepala dinas/setingkat yakni Jamaludin (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Sahat Maju Banjarnahor (Kepala Satpol PP), serta Neneng Rahmi (Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR). Akibatnya, empat posisi tersebut kosong.
Dia pun menambahkan, kedepan ASN akan disodorkan pakta integritas sekaligus akan juga memberikan reward dan punishment ASN.
Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui kasus Meikarta belum tuntas samua. "Saya akan minta ke KPK status persidangannya sudah 100 persen atau belum. Kalau belum saya enggak akan bergerak untuk merumuskan masalah-masalah lanjutan. Takut nanti disangka lahi ada hal-hal yang mengganggu proses-proses," tutur dia. Dia pun menegaskan dirinya tidak punya kewenangan apapun soal Meikarta.
Pelantikan
Selebihnya Ridwan mengatakan, pelantikan Bupati Bekasi saat itu mungkin ditunggu oleh warga Kabupaten Bekasi setelah keputusan pengadilan selesai. Kepada wakil Bupati terdahulu maka secara peraturan perundang-undangan.