CIMAHI, (PR).- Memiliki suara dalam Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir menyatakan akan menyalurkan suara sesuai hak sebagai anggota Majelis Wali Amanat (MWA). Dia berharap kepemimpinan di UNPAD diisi kandidat yang memiliki kapabilitas, bebas korupsi, terutama berjiwa nasionalisme tinggi.
Demikian diungkapkan Nasir usai pemantauan peresmian Cimahi Technopark & Industry Gathering di Jalan Baros Kota Cimahi, Selasa 24 September 2019. "Menteri punya hak suara yang akan diberikan sebagai bagian dari pemerintah," ujarnya.
Menteri memiliki suara 35 persen dalam pemilihan Rektor UNPAD. Menurut Nasir, dia tidak harus membagi suara sama rata terhadap seluruh kandidat. "Menteri tidak pernah mengatur, dalam hal ini bagi rata suara atau tidak. Pemilihan rektor sebelumnya dibagi rata? Apakah pernah ada?semua tergantung menteri. Saya akan lihat, kalau kualitas sama akan lihat yang kapabilitasnya baik, tidak terpapar radikalisme, NKRI-Pancasila harus utama, termasuk bebas dari korupsi," katanya.
Karena itu, lanjut Nasir, dalam pemilihan Rektor UNPAD turut dilibatkan PPATK dari KPK, BNPT, dan KASN. "Semua dilibatkan, cari mana yang paling layak. Dalam pemilihan rektor, bagaimana kandidat punya visi baik, kapabilitas, dan NKRI," jelasnya.
Plt Rektor Unpad Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., MSIE lolos menjadi Calon Rektor Unpad. Hal ini memunculkan protes karena seharusnya Plt diganti terlebih dahulu. Kandidat rektor lainnya yaitu Prof. Arief Sjamsulaksana Kartasasmita, dr., Sp.M(K)., M.Kes., Ph.D, Dr. Arry Bainus, M.A, Prof. Dr. Ir. Hendarmawan, M.Sc, Dr. Keri Lestari, Apt., M.Si, dan Prof. Dr. Unang Supratman, M.Si. Berdasarkan keputusan, keenam calon rektor tersebut berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam proses Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024.
Menurut Nasir, pihaknya tidak perlu mengganti Plt. Rektor Unpad. "Karena masih kandidat ya tidak masalah, kalau misal saya calon harus berhentinya ya enggak juga karena itu hak. Ini yang enggak pas, organisasi harus tetap jalan terus. Misalnya, dia sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) lalu diberhentikan. Bagaimana nanti perlu proses tandatangan untuk gajian tidak ada tidak ada, kan geger lagi," katanya.
Pihaknya menyerahkan pemilihan Rektor Unpad ke jajaran MWA. "Saya serahkan semua pada anggota MWA agar pilih rektor yang punya integritas. Terutama yang berpikir nasionalisme," tandasnya.***