/photo/2019/12/04/2140137374.jpg)
BANDUNG,(PR).- Berada di urutan ke-18 dan di bawah Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional, pemerintah Jawa Barat harus instropeksi.
Minimnya keterlibatan pemerintah Jawa Barat terhadap kegiatan budaya masyarakat, akibat masyarakat tidak pernah diajak berkoordinasi dalam program kebudayaan pemerintah.
Terkait dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Barat berada di urutan 18 dan di bawah IPK Nasional, mengundang beragam pandangan.
Baca Juga: Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan di Cimahi dan Bandung Barat Turun Kelas
“Boleh dikata sangat miris, Jawa Barat ini berlimpah seni budaya dan tidak pernah sepi akan peristiwa seni budaya, tapi kenapa sampai berada di bawah IPK Nasional, tentunya ini menjadi tugas berat bagi jajaran instansi terkait dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolabirasi,” ujar Buky Wibawa, anggota DPRD Jabar yang lebih dikenal dengan nama Boeky Wikagoe, pada Focus Group Discussion Indeks Pembangunan Kebudayaan Jawa Barat, Rabu, 4 Desember 2019 di Ball Room Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto Bandung.
Selama ini menurut Boeky, kegiatan pemerintah di lingkungan dinas terkait masalah kebudayaan cenderung lebih menitikberatkan pada event atau program kegiatan.
Padahal sebagai fasilitator seharusnya pemerintah lebih menitikberatkan pada dukungan serta pemberian fasilitas.
“Event bukan tidak penting tapi kalau konsentrasinya ke sana tidak akan terfokus pada investarsi jangka panjang pada pembentukan karakter. Karenanya dengan kondisi IPK dibawah IPK Nasional ini harus dijadikan cerminan semua jajaran instansi terkait bahwa kedepan harus merubah orientasi program dari event menjadi investasi jangka panjang,” ujar Boeky.
Hal senada diungkapkan seniman senior Iman Soleh, bahwa kehadiran pemerintah bagi keberadaan seniman sangat tidak dirasakan.