PIKIRAN RAKYAT - DPRD Kota Bandung mulai membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2022. DPRD ingin menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah yang telah berlangsung pada tahun lalu tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua Pansus LKPJ 2022 Nunung Nurasiah mengatakan, LKPJ ini diharapkan disusun secara komprehensif dengan data yang akurat dan detil. Hal ini dilakukan agar substansi yang ada bisa dipertanggungjawabkan terutama menyangkut realisasi kinerja yang di lakukan pemkot bandung.
Ada beberapa isu sentral yang menjadi sorotan pansus. Mulai dari masalah tata kelola kota, macet bahkan hingga birokrasi pemerintahan selama periode Wali Kota Yana Mulyana tahun 2022.
"Jadi di Pansus LKPJ ini, kami ingin menilai sejauh mana capaian eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Jangan sampai tertuang di laporannya sudah mencapai target, sementara kondisi rilnya ternyata berbanding dengan kenyataan yang ada, di temukannya disparitas antara ekspetsi masyarakat dengan kenyataannya. LKPJ bukan hanya mengenai serapan anggaran saja tetapi bagaimana kemanfaatan yang di rasakan oleh masyarakat kota bandung" kata Nunung di kantor DPRD Kota Bandung, Kamis 6 April 2023.
Nunung mengungkapkan pula pembahasan LKPJ 2022 akan disesuaikan dengan hasil penilaian laporan pertanggungjawaban wali kota tahun 2021. Di dokumen pertanggungjawabannya, DPRD Kota Bandung kata dia masih menemukan beberapa catatan realiasi program yang belum tercapai sesuai target capaian.
Hal ini kata dia termasuk soal pendapatan daerah dari berbagai sektor. "Temuan LKPJ tahun kemarin, itu belum maksimal. Nanti kita lihat paparan di tahun ini apakah memang ada peningkatan sesuai kenyatannya atau jangan-jangan stagnan," ucapnya.
Nunung juga menuturkan, pembahasan LKPJ Wali Kota Bandung Tahun 2022 akan melihat juga rekomendasi hasil penilaian LKPJ Wali Kota Bandung Tabhun 2021. Jadi sejauh mana rekomendasi sebelumnya sudah ditindak lanjuti.
"Nanti akan rapat pendalaman lagi dengan OPD terkait LKPJ Wali Kota tahun 2022. Kalau perlu kami juga bakal undang beberapa ahli untuk menilai capaian LKPJ ini sudah sesuai atau belum," ucap politikus perempuan Partai Gerindra tersebut.***