PIKIRAN RAKYAT - Kerusakan sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat kontras dengan pembangunan sejumlah alun-alun di wilayah tersebut. Kebijakan anggaran Pemerintah KBB dinilai tak memprioritaskan persoalan penting, yakni perbaikan kerusakan fasilitas pendidikan itu.
Mad Su'ud, pegiat di Yayasan Pusat Studi Sosial dan Kebijakan Malela, KBB menilai, Dinas Pendidikan KBB tidak punya empati dan skala prioritas dalam pembangunan pelayanan publik dasar. Ia memandang, urutan prioritas tidak ada dalam kamus Pemda Bandung Barat.
"Lihat saja pembangunan alun-alun dan project ornamental lebih ditonjolkan, bukan hanya dalam pemerintahan sekarang melainkan telah terjadi dalam periode pemerintah sebelumnya," kata pria yang akrab dipanggil Oji itu saat dihubungi Pikiran Rakyat pada Minggu, 25 Februari 2024.
Ia juga menyoroti bukan hanya dalam pembangunan fisik semata. Soalnya, problem pembangunan ruang kelas bukan hal baru. "Permasalahannya adalah kualitas ruang data sekolah yang tidak integral dengan eksekusi pembangunan ruang kelas," ucapnya. Kondisi tersebut pun menuai kecurigaan.
"Jadi saya curiga basis perbaikan ruang kelas baru, bukan dalam skala kebutuhan tapi unsur kedekatan dan setoran," tuturnya. Ia juga menilai, terjadinya perencanaan yang tidak cermat yang membuat anggaran defisit yang cukup besar dalam persoalan pembangunan. Oji berpandangan pula cara pandang pembangunan di KBB juga masih bersifat proyek semata.
"Bukan berdasarkan investasi sosial demi pembangunan masyarakat dan daerah," ujarnya. Hal senada dilontarkan Darda Abdullah Sjam, pengamat pendidikan asal KBB sekaligus Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung.
Ia prihatin kondisi ketidaklaikan sarana pendidikan di KBB. Sejumlah saran pun disampaikan Darda. Pertama, kepala daerah mesti berkomitmen terhadap dunia pendidikan. "Dunia pendidikan adalah investasi dan alat peningkatan mutu sumber daya manusia di daerah Kabupaten Bandung Barat.
Kedua, peluang pemanfaatan dana di luar alokasi APBD dalam peningkatan mutu pendidikan, seperti pemanfaatan CSR atau bisa juga memusatkan Pokir para anggota dewan baik DPR RI, DPRD provinsi, sampai DPRD kabupaten untuk bisa lebih berperan dalam pembangunan pendidikan.