kievskiy.org

Dekopin Dukung Pemerintah Bubarkan 62.000 Koperasi

ANGGOTA Koperasi Peternakan Bandung Selatan menyetor susu mereka ke koperasi beberapa waktu lalu. Dekopin mendukung pembubaran koperasi tak aktif agar pemerintah bisa fokus membina koperasi berkualitas yang bisa menyerap banyak anggota.*
ANGGOTA Koperasi Peternakan Bandung Selatan menyetor susu mereka ke koperasi beberapa waktu lalu. Dekopin mendukung pembubaran koperasi tak aktif agar pemerintah bisa fokus membina koperasi berkualitas yang bisa menyerap banyak anggota.*

BANDUNG, (PRLM).- Revitalisasi Koperasi Indonesia harus fokus pada perbaikan kualitas, bukan kuantitas. Meskipun sedikit jika koperasi tersebut kuat dan memiliki banyak anggota, perannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun bisa meningkat. Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko mengatakan, dari segi unit, jumlah koperasi di Indonesia saat ini memang sangat besar. Namun perannya terhadap PDRB dan rasio jumlah anggota terhadap jumlah penduduk masih kecil. "Sekarang koperasi ada 209.000, namun yang aktif hanya 146.000 dan itu pun hanya 30-40 persen yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sementara jumlah anggotanya masih sekitar 13 persen dari jumlah penduduk dan kontribusi terhadap PDB hanya 2 persen," tutur Agung saat ditemui di Bandung, Selasa (8/12/2015). Dalam kondisi seperti itu, Agung mendukung kebijakan pemerintah untuk membubarkan sekitar 62.000 koperasi yang dinilai sudah tidak jelas status dan kegiatannya. Dengan begitu pemerintah bisa fokus membina koperasi yang aktif dan berperan besar dalam berbagai sektor perekonomian. Menurut Agung, koperasi yang sudah tidak jelas kegiatan dan tata kelola organisasinya memang lebih baik dibubarkan. Namun sebelumnya harus ada pemeriksaan aset dan kewajiban yang harus diselesaikan koperasi tersebut. Di sisi lain, kualitas saat ini lebih penting ketimbang kuantitas. Satu koperasi yang sehat dan menyerap banyak anggota, jauh lebih penting daripada beberapa koperasi yang tidak jelas organisasi dan kegiatannya. Dengan pengembangan kualitas, Agung berharap koperasi di Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain. "Untuk rasio anggota misalnya, Amerika sudah 40 persen, negara ASEAN juga sudah puluhan persen. Begitu juga soal kontribusi terhadap PDB, Singapura sudah 23 persen, Malaysia 17 persen," ucapnya. Terkait faktor yang menyebabkan koperasi di Indonesia tidak tumbuh seperti harapan dilansir Agung berasal dari internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah yang dulu tidak berpihak kepada koperasi. Menurut Agung, koperasi dulu tidak pernah dilibatkan dalam berbagai kebijakan ekonomi penting. Beberapa diantaranya adalah nasionalisasi aset perusahaan bekas Belanda pada era 1956 dan revitalisasi perusahaan peninggalan orde lama pada 1965-an. Dalam dua kebijakan itu, kata Agung, pemerintah justru lebih memilih pihak swasta untuk menjadi penanam modal bersama. Namun koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa ini, tidak diberi kesempatan. Meskipun demikian, Agung mengakui bahwa kesempatan itu belum diberikan pemerintah saat itu karena koperasinya sendiri masih memiliki banyak kelemahan. "Ada empat kelemahan yang harus diperbaiki koperasi dari dulu sampai sekarang, mentalitas, modal, pasar dan sumber daya manusia," katanya. Agung menjelaskan, mentalitas pengurus koperasi masih ada yang kurang kuat untuk menjalankan unit usaha komersil. Begitu pula dukungan modal yang lemah, karena sebagian besar koperasi memang kumpulan orang yang tidak memiliki banyak kapital. Selain itu SDM yang terbatas juga membuat tata kelola koperasi tak jarang kurang profesional dan tak mampu membuka akses pasar yang luas. Keempat kelemahan itu, kata Agung, harus segera dijadikan bahan interopeksi bagi koperasi-koperasi yang ada sekarang, terutama yang aktif namun belum jelas kegiatannya. "Sekarang pemerintah memberikan banyak kesempatan koperasi untuk berperan dalam perekonomian. Tinggal koperasinya sendiri yang harus berbenah diri untuk memanfaatkan kesempatan itu," ujarnya. Dukungan serupa juga diungkapkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Jawa Barat Anton Gustoni. Ia menilai koperasi di Jawa Barat pun masih banyak yang harus dibenahi. Hal itu, kata Anton, tak lepas dari masih adanya 9.968 koperasi di Jawa Barat yang tercatat tidak aktif sampai akhir 2014 lalu. Sementara dari 15.678 koperasi yang tercatat aktif, hanya 6.101 koperasi yang melakukan RAT. Meskipun demikian, Anton mengaku belum menerima informasi terkait jumlah dan koperasi mana saja di Jawa Barat yang akan dibubarkan oleh pusat. Namun Dinas KUMKM Jawa Barat sendiri saat ini masih melakukan pendataan terkait sertifikasi koperasi. Menurut Anton, pada 2015 pihaknya mendapatkan alokasi untuk menyertifikasi dan memberikan nomor induk terhadap 7009 koperasi di Jawa Barat. Artinya, seluruh koperasi yang tercatat aktif dan melakukan RAT dipastikan akan sudah bersertifikat tahun ini. (Handri Handriansyah/A-147)***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat