JAKARTA, (PR).- Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita merotasi tujuh posisi eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. Menurut Enggar, rotasi itu dilakukan berdasar restu Presiden Jokowi dan juga didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) yang terbit pada 15 Juli 2019 lalu.
Dia meyakini, formulasi pejabat eselon I yang baru dilantiknya dapat memenuhi proporsi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas Kemendag sehari-hari. Ia juga berpesan, pejabat yang baru dilantik, harus mampu berani mengambil risiko dalam memberikan keputusan yang tepat dan cepat demi kelangsungan perekonomian negara.
"Sebagai pemimpin, loyalitas yang paling utama adalah kepada Merah Putih, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan semua, loyal terhadap atasan, rekan, dan bawahan, serta saling bahu membahu satu sama lainnya. Saya yakin Kemendag mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membangun negara dan melayani masyarakat," imbuh Mendag di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2019.
Diketahui, pemerintah memutuskan untuk mematok target ekspor nonmigas pada 2019 sebesar 7,5 persen menjadi 175 miliar dolar AS. "Pertumbuhan ekspor ditetapkan hanya 7,5 persen. Ini lebih kepada realita di tengah ketidakpastian ekonomi dunia melihat perkembangan yang terjadi dan berbagai studi yang ada," ungkap Enggartiasto.
Sebelumnya, ia menyampaikan kinerja ekspor Indonesia hanya tumbuh 6,7 persen pada tahun 2018. Angka ada di bawah target yang dipatok untuk pertumbuhan ekspor tahun 2018 yakni sebesar 11 persen. "Di tengah kondisi ini, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,17 persen dan direncanakan 5,3 persen. Dari berbagai parameter ekonomi, kita harus optimistis untuk mencapai itu semua," tambahnya. Ada lima ekspor prioritas Indonesia yakni; makanan dan minuman; tekstil dan pakaian; otomotif; elektronik; kimia
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan rotasi pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan berdasarkan surat keputusan (SK) dan Keppres itu sama sekali tidak menyalahi aturan. Persoalan acara seremonial pelantikan pejabat itu hanya sebagai bentuk deklarasi untuk internal dan eksternal.
"Secara administrasi SK yang keluar bulan Juli itu harus dijalankan. Itu kepastian hukum," ujarnya.
Dia menjelaskan, intervensi Presiden Joko Widodo yang meminta menteri tidak melakukan rotasi jabatan itu tidak bisa mengubah kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta jajaran menterinya menyelesaikan perundingan kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara kawasan pada akhir tahun. Fokus kerja sama ini untuk mendorong sektor industri serta ekspor agar mempunyai pasar yang kuat.
"Saya kasih target semua, menteri perdagangan dan menteri lain, untuk mempercepat perundingan. Akhir tahun ini selesai perundingan," kata Wapres JK di acara Seminar Market Outlook Bank Mandiri, di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta.