JAKARTA, (PR).- Regulasi di industri tekstil dinilai berlebihan sehingga menghambat industri tersebut untuk tumbuh. Di sisi lain, regulasi yang diharapkan dapat mendorong industri tekstil untuk tumbuh tidak juga diloloskan oleh pemerintah.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, mengatakan, ada 70 regulasi yang berlaku di sektor tekstil. "Memang terjadi over regulated sehingga terjadi multi tafsir regulasi dan juga konflik antarregulasi," ujar dia dalam diskusi di Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
Dia mengatakan, sistem politik otonomi daerah juga mempersulit pemangkasan regulasi. Meskipun pemerintah pusat bertekad untuk memangkas regulasi, namun di daerah malah banyak regulasi yang masih menghambat.
"Regulasi itu pendapatan. Memang di kita, azas regulasi itu praduga terlarang, jadi semua dilarang kecuali yang diizinkan," ujarnya.
Padahal, Benny mengatakan, industri tekstil merupakan sektor yang perdagangannya selalu surplus. Banyak industi yang bahkan minus perdagangannya, namun ditutupi industri tekstil yang dinilainya telah dianaktirikan.
Selain regulasi, sektor tekstil juga masih dianaktirikan dalam pembiayaan. Bunga untuk industri tekstil saat ini masih berkisar 10-12 %, padahal bunga untuk kredit perumahan rakyat mencapai 7-8 %.
"Katanya, karena kalo KPR rumahnya ada. Sebenarnya, kalau masalah resiko kok ada asuransi, ini juga yang menyebabkan industri asuransi di Indonesia kurang berkembang," ujarnya.
Benny menuturkan, pola pikir pembiayaan di sektor tekstil juga harus direformasi. Saat ini, pembiayaan tekstil masih bergantung pada aset. Padahal, perusahaan seperti Gojek bisa mendapatkan pembiayaan meskipun tidak memiliki aset dan selalu merugi.
