JAKARTA, (PR).- Hingga September 2019, Pemerintah baru merampungkan dan mengoperasikan 81 dari 223 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan. Delapan puluh satu PSN tersebut memiliki nilai investasi senilai Rp 390 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah PSN yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp 4.180 triliun. Selain 81 PSN yang telah rampung, terdapat 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi yang sedang tahap konstruksi dan mulai beroperasi sebagian.
Sementara 22 PSN lainnya saat ini sedang dalam konstruksi dan ditargetkan akan beroperasi 2019. Sebanyak 80 proyek lainnya sedang konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019.
Darmin mengatakan, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk mengurangi biaya logistik, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. "Sehingga cita-cita bangsa untuk keluar dari kondisi middle income trap dapat tercapai," tuturnya saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar "Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024" di Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.
Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2012, stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah rata-rata global sebesar 70 persen PDB.
Dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, tutur Darmin, diperlukan dukungan berbagai pihak dalam pembiayaan infrastruktur termasuk dari pihak swasta. Hal itu yang mendorong pemerintah berinisiatif mengeluarkan berbagai kebijakan baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.
Dari aspek fiskal, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial. Pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
Selain itu, Darmin mengatakan, pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur nonfisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur. Hal itu dillakukan melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.
Darmin menambahkan, pembangunan infrastruktur di 2020-2024 akan fokus pada tiga kerangka utama, yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar ditujukan untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Hal itu mencakup hunian layak, peningkatan akses ketenagalistrikan, layanan telekomunikasi untuk fasilitas umum, pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, layanan transportasi perintis serta pembangunan waduk multi-purpose.