PIKIRAN RAKYAT - Selasa 17 Desember 2019 malam, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menulis sebuah surat kepada Juru Bicara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, Nancy Pelosi.
Malam itu tepat sebelum pemakzulan yang direncanakan pada Rabu 18 Desember 2019. Dalam surat tersebut, Trump menyatakan bahwa pemakzulan ini adalah sesuatu yang 'ilegal, kudeta partisan' dan sebagai 'deklarasi perang terhadap demokrasi Amerika Serikat'.
Menanggapi surat yang dikirim Trump, Pelosi merasa aneh dengan perkataan tersebut karena jelas-jelas Presiden AS tersebut telah melanggar konstitusi.
Baca Juga: Donald Trump jadi Presiden yang Dimakzulkan lewat Proses Konstitusi Pertama Kali
"Sangat menyedihkan, faktanya telah jelas apa yang dilakukan Presiden itu merupakan penyelewengan kekuasaan atas kepentingan pribadi, keuntungan politik, dan ia juga menahan Kongres atas permintaanya untuk berada di atas akuntabilitas, di atas konstitusi, dan di atas orang-orang Amerika," ujar Pelosi dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari REUTERS.
Setelah mendapat surat tersebut Pelosi mengirimkannya kepada 232 anggota DPR AS dari partai Demokrat.
Dalam surat tersebut, Trump menyatakan bahwa "DPR sudah berubah dari badan legislatif terpercaya menjadi partisan persekusi dari Star Chamber" menyinggung partai oposisi, Demokrat.
Baca Juga: Malam Sebelum Pemakzulan, Presiden Trump: Deklarasi Perang Terbuka terhadap Demokrasi Amerika
Ia optimis bahwa pemakzulan yang dilakukan oleh DPR ini takkan bertahan lama sebab pada pemilu presiden AS selanjutnya di tahun 2020, Trump merasa akan kembali ke Gedung Putih sebagai presiden.