PIKIRAN RAKYAT - Rusia menyinggung pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terkait operasi bantuan yang dilakukan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
PBB melakukan operasi bantuan kepada Suriah dan Turki yang mencakup makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal untuk empat juta penduduk.
Mandat tersebut telah berakhir pada 2020 dan kini dalam pembahasan.
Namun, pembahasan tersebut menemui jalan terjal dengan Rusia memakai hak veto terhadap usulan yang disampaikan negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB pada saat rapat.
Baca Juga: 5 Syarat Baru Naik Kereta Api Lokal dan Aglomerasi Mulai 17 Juli 2022, Simak Aturannya
Operasi bantuan tersebut biasanya dilakukan setiap tahun, tetapi bagi Rusia, jangka waktu yang diambil tidak efektif.
Rusia memberikan usulan untuk melakukan operasi bantuan kepada Suriah dan Turki untuk waktu enam bulan sekali.
Usulan tersebut disampaikan Rusia dengan beranggapan jika operasi bantuan PBB melanggar kedaulatan dan wilayah Suriah.
Baca Juga: Polisi: Tersangka Penembakan Telah Menargetkan Shinzo Abe Sejak Lama