PIKIRAN RAKYAT - 'Skandal' transaksi janggal puluhan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp300 triliun, kini tidak hanya menjadi sorotan di Tanah Air. Media asing pun turut menyoroti 'Skandal Pajak' yang tengah berkembang saat ini.
Media asal Negeri Tirai Bambu, South China Morning Post (SCMP) menyoroti bagaimana skandal tersebut mengungkapkan lebih dari 20 juta dolar AS (Rp300 juta) transaksi mencurigakan terjadi selama 14 tahun terakhir. Hal itu pun dinilai membayangi kampanye Presiden Jokowi untuk membasmi pencurian uang rakyat selama masa pemerintahannya.
Berawal dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengidentifikasi adanya transaksi janggal di Kemenkeu dari 2009 sampai 2023. Kasus serupa pun diklaim ditemukan di Kementerian lainnya.
"Fokus telah beralih ke menteri keuangan dua periode, Sri Mulyani Indrawati, yang menghadapi seruan di media sosial untuk mengundurkan diri," ucap SCMP dalam narasinya, Jumat, 10 Maret 2023.
Baca Juga: Sri Mulyani: 964 Pegawai Kemenkeu Teridentifikasi Soal 'Transaksi Janggal' Sejak 2007 Sampai 2023
Meski tak terlibat dalam skandal tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu disebut berusaha memulihkan kepercayaan publik pada Kemenkeu. Dia juga menjaga kepatuhan pajak, sebelum batas waktu pengajuan pada akhir Maret 2023 ini.
"Dalam satu wawancara, dia meneteskan air mata sambil berjanji untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, 'Yang kami butuhkan dan harus lakukan adalah memastikan bahwa kami melakukan yang terbaik. Kadang-kadang bahkan yang terbaik tidak selalu cukup untuk menahan bencana' katanya," kata SCMP.
Mereka menuturkan bahwa kasus ini datang pada titik krusial bagi Jokowi yang mencoba menarik perusahaan dan dana asing untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru senilai 34 miliar dolar AS (Rp527 triliun). Apalagi, Indonesia juga telah berjuang melawan pencurian uang rakyat yang sudah berlangsung lama.
"Dengan pejabat pemerintah yang sering meminta suap untuk mempercepat proyek dan menyetujui izin," ucap SCMP.