PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan pihaknya terus bekerja sama dengan seluruh instansi terkait, termasuk PPATK, dalam hal transaksi para pegawainya. Hal itu disampaikan menanggapi tuduhan adanya transaksi janggal Rp300 triliun di Kementeriannya.
"Semenjak 2007 sampai dengan 2023, kami menerima informasi dari PPATK sebanyak 266 surat atau data, yang disampaikan pak Ivan kemarin dalam surat terakhir yang kami terima Kamis (9 Maret 2023) jam 9.00 WIB, itu hanya 194, tapi saya sudah cek, karena datanya itu saya perlu untuk kita sampaikan ke publik," tuturnya dalam konferensi pers, Sabtu, 11 Maret 2023.
"Nah saya ingin tegaskan ya, 266 surat PPATK ini sebetulnya 185 adalah permintaan dari kami. Jadi artinya, kami yang meminta PPATK menyampaikan informasi menyangkut, biasanya suatu data dari ASN di bawah Kemenkeu, karena kami bertugas untuk mengawasi, membimbing, dan menjaga seluruh ASN di Kemenkeu," ujar Sri Mulyani menambahkan.
Sedangkan sisianya, 81 surat merupakan insiatif dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Artinya, PPATK menjalankan tugasnya dan menemukan adanya transaksi janggal yang menyangkut aparat dan ASN di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Juga: Respons Mahfud MD saat PPATK Bongkar Transaksi Janggal di Kementerian Lain di Luar Kemenkeu
"Jumlah dari 2007 hingga 2023, ada 964 pegawai yang diidentifikasian. Kalau kita bilang rata-ratanya, mungkin 60-an dari jumlah karyawan di Kemenkeu, itu pernah mencapai 80.000, sekarang 74.000," kata Sri Mulyani.
"Jadi 964 itu akumulasi jumlah pegawai yang diidentifikasi oleh kami, Kementerian Keuangan, atau yang diidentifikasi oleh PPATK," ujarnya menambahkan.
Dari surat-surat tersebut, Kemenkeu telah melakukan tindak lanjut terhadap seluruhnya. Oleh karena itu, Sri Mulyani membantah pernyataan Mahfud MD yang memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut mengenai temuan transaksi janggal tersebut.
"Kami ingin meluruskan bahwa seluruh surat yang dari PPATK yang dikirim ke kami, semuanya ditindaklanjuti. 86 surat, kami memberikan tindak lanjut dengan melakukan beberapa bukti-bukti tambahan, artinya itu informasi belum memadai dan kita terus menambah," ucapnya.