kievskiy.org

Ono: Indramayu Belum Siap Songsong MEA 2016

ANGGOTA DPR RI, Ono Surono (kanan), saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengunjungi TPI Karangsong, Kabupaten Indramayu.*
ANGGOTA DPR RI, Ono Surono (kanan), saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengunjungi TPI Karangsong, Kabupaten Indramayu.*

INDRAMAYU, (PRLM).- Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku 1 Januari 2016, Kabupaten Indramayu dinilai belum siap menghadapinya. Sektor UMKM dan pertanian, khususnya beras, pun terancam oleh gempuran produk luar. Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, kepada "PR" Online. "Secara umum, Indramayu belum siap menghadapi MEA. Apa produk Indramayu yang sudah ekspor?" ucap Ketua Umum Ikatan Koperasi Perikanan Indonesia itu. Selama ini, Ono memandang, produk Indramayu belum maksimal untuk ekspor. Dia mencontohkan, komoditas perikanan perusahaan Java Seafood yang pangsa pasarnya ekspor, tetapi dibandingkan produk perikanan secara nasional masih sangat kecil volumenya. Belum lagi dari sisi tenaga kerja yang memiliki keahlian jarang sekali, ungkapnya, malah yang mendominasi justru tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian. Menurut dia, Pemkab Indramayu pun belum mendorong UMKM untuk tumbuh berkembang, jangankan pangsa pasar ekspor untuk memenuhi kebutuhan negara ASEAN, untuk regional saja belum. "Mangga gedong gincu saja sudah diklaim oleh Cirebon dan Majalengka, padahal Indramayu berjuluk kota mangga," kata Ono. Olahan ikan, seperti kerupuk ikan, dinilainya masih kalah oleh produk Jawa Timur. Dia menegaskan, hal ini harus menjadi perhatian, baik pemda maupun pengusaha, agar produk Indramayu bisa menembus pasar internasional. Dari sisi pertanian, terutama beras, kendati Indramayu selalu surplus setiap tahun, harga beras Vietnam kualitas premium hanya Rp 8.000, sedangkan di Indramayu mencapai Rp 11.000. Meski ada batasan kuota impor per daerah, Ono memandang hal itu akan mengancam karena pemerintah belum mengatur secara tegas tentang importasi. "Kecenderungannya, produk impor merembes sangat besar. Selama ini, kebijakan impor dilakukan dengan alasan kebutuhan rakyat, baik ketersediaan maupun harga," ujarnya. Untuk meredam gempuran produk asing, Ono menyarankan dalam waktu dekat pemerintah pusat mengatur importasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah terhadap produk tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh produk lokal. Dalam jangka panjang, ungkap Ono, pemerintah harus mendorong produk lokal agar dapat bersaing dengan produk luar dari sisi kualitas dan harga. "Pertama, pendampingan dan penyediaan teknologi terbaik dari praproduksi, produksi, dan pascaproduksi kepada produsen. Kedua, memberi akses modal kepada produsen dengan bunga rendah. Ketiga, memberikan subsidi yang akan mengurangi biaya produksi produsen," tutur Ono. (Asep Budiman/A-147)***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat