/photo/2023/09/22/3948685392.jpg)
DITEMUI di kantornya, Kusmana Hartadji saat itu baru saja mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menerima kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tegalluar, Kabupaten Bandung, Selasa (19/9/2023). Dengan menggunakan pakaian kasual formal berwarna sage, Kusmana yang akrab disapa Pak Tutus itu hangat menyambut kehadiran Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat, Satrya Graha dan Wartawan Pikiran Rakyat, Novianti Nurulliah.
Dia sempat bercerita, nama Tutus itu merupakan nama sang ayah, Tjetje Ukana Suparta. Nama kecilnya Tus Kusmana Hartadji yang tersemat sejak SD dan SMP. Namun ketika masuk jenjang SMA, di akta kelahirannya tidak ada nama Tus, melainkan hanya Kusmana Hartadji. Jadi nama Tutus itu nama kesayangan dari sang ayah untuk si bungsu dari lima bersaudara itu. Nama tersebut melekat karena dia mengaku lebih nyaman dengan panggilan Tutus, ketimbang Kusmana.
Suasana dari awal hingga akhir pertemuan dengan media berlangsung cair tanpa canggung. Tutus mengalir berbincang di sekitar karier barunya, pengalaman dia berhaji, tentang keluarganya, termasuk soal amanah baru yang dia emban saat ini yaitu sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai Pj Wali Kota Sukabumi terhitung mulai Rabu (20/9/2023). Berikut petikan percakapannya.
Selamat ya Pak, jadi Pj Wali Kota Sukabumi. Lalu apa nih rencana Bapak di sana?
Seperti air mengalir, saya kan orang birokrasi. Yang paling penting itu bagaimana mengamankan program yang sudah berjalan. Lalu, menjalankan program-program yang dijalani sebelumnya, kurang-kurangnya bisa kita penuhi. Tahun depan juga ada pemilu dan pilkada maka saya harus jaga kondusivitas Kota Sukabumi.
Apa yang dipersiapkan?
Perkenalan dengan lingkup sekda, konsolidasi intern. Ingin tahu beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) di sana, masalah krusial, karena kota itu biasanya masalanya di kemacetan. Tapi Kota Sukabumi sekarang enak, akses ke Jakarta ada tol. Itu yang ada potensi yang dapat dikembangkan. Lalu Kota Sukabumi itu kecamatannya ada tujuh. Terus potensi wisata dan alam, fesyen, kuliner perkotaan. Paling tantangannya lihat kondisi yang sekarang lagi rame, apakah sampah, banjir di sana begitu kental? Itu harus diantisipasi. Biasanya kota seperti itu. Nanti kita coba konsolidasi.
Amanat dari Pj Gubernur pada tugas Bapak di Kota Sukabumi apa?
Jaga kondusivitas pemilu, concern persampahan dan tata ruang, kondisi kemacetan. Kita orang birokrasi, ya pemerintahan harus berjalan normal. Alhamdulillah, pemilu di sana kondusif antara forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah). Kewenangan hampir sama (dengan) definitif, termasuk operasional protokoler keuangan. Tapi tugas ini maksimal satu tahun dan dievaluasi tiga bulan sekali. Kalaupun harus bertugas hingga wali kota definitif terpilih, ya sampai 1,5 tahun. Ya kami mengawal itu, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang menghambat tugas saya.
Bagaimana dengan tugas Bapak sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jabar?
Tugas pokok saya selaku jpt (jabatan pimpinan tinggi) pratama di sini tidak bisa dilepas, sesuai SK. Di sini (Bandung) paling ada plh (pelaksana harian). Nanti saya coba beberapa hari di sana (Sukabumi) dan di sini. Di Bandung paling Jumat. Senin dan selanjutnya di sana. Ya kita atur nanti. Kan saya di sini baru, masih transisi, tapi saya juga harus ke Sukabumi.
Bapak harus adaptasi cepat ya?
Ya karena sekarang ini zamannya harus cepat. Sebagai asda (asisten daerah) juga, saya membawahi tiga biro yaitu adpim (administrasi pimpinan), organisasi, dan umum, serta melayani sembilan OPD, termasuk kepegawaian. Kami koordinasikan sembilan OPD seperti inspektorat, Bappeda, Bapenda, Dispusipda, BPKAD, Diskominfo, dan BPSDM. Saya juga masuk pada TAPD mendampingi Pak Gub, Pak Sekda. Kemarin kami sudah menandatangani kesepakatan nilai APBD Perubahan 2023 jadi Rp 37 triliun. Ada belanja wajib dan mengikat, pilkada, PPPK November, Alhamdulillah sudah terpenuhi. APBD 2024 sudah masuk pembahasan. Nah, kalau Sukabumi kan 350.000 penduduk katanya anggarannya Rp 1,3 triliun. Jelas jauh pisan kalau dibandingkan dengan provinsi terkait anggaran. Insyaallah saya jalani semua ini, ya learning by doing.