kievskiy.org

Pemprov Jabar Akan Tertibkan Bangunan di Kawasan Puncak

WAKIL Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.*
WAKIL Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.*

BANDUNG,(PRLM).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berencana akan menertibkan bangunan yang di antaranya rumah makan yang berada di kawasan Cisarua dan Puncak Kabupaten Bogor yang berada di kawasan rawan longsor dan tanah milik Pemprov Jabar. Hal itu sebagai bentuk komitmen dan konsitensi pemerintah provinsi Jabar dalam mematuhi aturan tata ruang wilayah. "Tujuannya kami ingin konsisten karena tidak ada di dalam tata ruangnya meski bangunan-bangunan tersebut ada di atas tanah pemprov. Jangan sampai apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Jumat(11/3/2016). Penertiban kawasan tersebut, kata dia,nantinya kawasan tersebut akan dijadikan ruang publik untuk menikmati pemandangan tanpa bangunan. Pihaknya telah memperingati pemilik bangunan agar mentaatinya sejak satu tahun kebelakang. "Dzolim juga kalau langsung dibubarkan. Rencana pembongkaran ya ada batas waktu, saya tidak tahu tepatnya. Yang pasti dikasih kesempatan satu tahun, teknisnya ada di satpol PP," ujar dia. Menurut dia, pihanya ingin menertibkan bangunan yang berdiri sembarangan terlebih di tanah pemrov. "Kita ingin menertibkan dari diri kita dulu. Tidak ada lagi bangunan sembarangan gara-gara di tanah pemprov dan tidak perlu amdal. Tetap apapun juga harus ikuti prosedur meski itu proyek pemprov. Berilah contoh yang baik, mulai dari kita, jadi ketika menghadapi yang melanggar bakal enak," ucap dia. Kerja Sama Dengan DKI Sementara itu, Deddy mengaku telah menjalin komunikasi dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) terkait penertiban villa liar di Bogor. "Pak Ahok minta supaya Kabupaten Bogor kembali melakukan penertiban villa liar seperti di Cisarua. Kemarin terhenti karena tidak ada dana. Kami akan minta anggaran dari DKI lagi untuk melanjutkan penertiban. Barangkali sebelum waduk Sukamahi dan Ciawi jadi, bisa mengurangi debit air ke Katulampa dan ke DKI, minimal ada daerah resapan yang berfungsi kembali," kata dia. Komunikasi yang dijalin antara pemprov Jabar dan DKI tersebut, lanjut Deddy yaitu terkait anggarannya. Sebelumnya menggunakan anggaran dari DKI namun Bupati Bogor harus mengajukan proposal anggaran dulu untuk penertiban villa-villa liar. "Dari pemprov tidak ada anggaran ini kan daerah kawasan strategi provinsi Bogor-Puncak-Cianjur termasuk Banten, Jabar dan DKI,"ujar dia.(Novianti Nurulliah/A-147)***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat