kievskiy.org

Warga Sumedang Minta Bupati Baru

WAKIL Bupati Sumedang H. Eka Setiawan tengah memberikan penghargaan kepada masyarakat berprestasi pada upacara peringatan Hari Jadi ke-438 Kabupaten Sumedang tahun 2016 di Alun-alun Sumedang Jalan Prabu Geusan Ulun Sumedang, beberapa waktu lalu.*
WAKIL Bupati Sumedang H. Eka Setiawan tengah memberikan penghargaan kepada masyarakat berprestasi pada upacara peringatan Hari Jadi ke-438 Kabupaten Sumedang tahun 2016 di Alun-alun Sumedang Jalan Prabu Geusan Ulun Sumedang, beberapa waktu lalu.*

SUMEDANG, (PR).- Sejumlah tokoh masyarakat Sumedang meminta kepada pemerintah khususnya Pemkab Sumedang dan DPRD Kabupaten Sumedang supaya segera mengisi kekosongan jabatan Bupati Sumedang yang baru. Hal itu dilakukan setelah Bupati Sumedang H. Ade Irawan diberhentikan tetap melalui SK Mendagri. “Kekosongan jabatan bupati harus segera diisi. Kalau tidak, masyarakat akan menderita,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Sumedang, Noerony Hidayat ketika ditemui di rumahnya di Sumedang, Minggu 12 Juni 2016. Menurut dia, dengan kekosongan bupati, telah terjadi krisis kepemimpinan di Kabupaten Sumedang. Imbasnya, menghambat jalannya pembangunan fisik dan program masyarakat. Bahkan, arah dan pelaksanaan pembangunan saat ini terasa tak jelas, cenderung stagnan dan kurang dinamis. “Makanya, saya minta segera isi kekosongan jabatan bupati. Jika tidak, rakyatlah yang akan teraniaya,” ujar Noerony yang juga menjabat Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Pakuwon. Meski kekosongan jabatan bupati untuk sementara diisi oleh Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan yang melaksanakan semua tugas dan kewenangan bupati, Eka dinilai masih kurang keberanian dan cekatan dalam memimpin Sumedang. "Berbagai pembangunan fisik infrastruktur maupun program untuk menyejahterakan masyarakat, dinilai tidak ada gebrakan positif yang mencolok," katanya. Tak heran, lanjut Noerony, hasil penelitian Unpad beberapa waktu lalu, pelayanan masyarakat di Kabupaten Sumedang berada di urutan terbawah atau terjelek di Jawa Barat. Beberapa indikator penilaiannya, seperti kepemimpinan dan pemberian pelayanan dasar. Contoh, buruknya pelayanan dasar di Kabupaten Sumedang menimpa karyawannya di RSU Pakuwon. Biaya pembuatan KTP bahkan mencapai Rp 120.000. "Itu salah satu contoh buruknya pelayanan dasar di Kabupaten Sumedang. Dengan hasil penelitian Unpad itu, harusnya Pemkab Sumedang berterima kasih dan intropeksi diri untuk memperbaikinya. Jangan sebaliknya, malah protes dan marah besar terhadap Unpad. Bisa jadi, berbagai kelemahan di Kabupaten Sumedang karena mental para pejabat yang ABS (asal bapak senang),” ujarnya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat