kievskiy.org

Lewat Pertengahan Tahun, Dinkes Subang Baru Serap 5% Anggaran

SUBANG, (PR).- Serapan anggaran belanja langsung OPD di Pemkab Subang masih rendah yaitu baru 28 persen. Bahkan, serapan anggaran di Dinas Kesehatan baru 5 persen. Sedangkan total belanja tak langsung tahun ini sudah mencapai 79 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab ditundanya penyaluran dana alokasi umum (DAU) senilai Rp 236 miliar, sehingga tiap OPD kini tengah melakukan rasionalisasi belanja dan kegiatan. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, Ahmad Sobari, Jumat 16 September 2016 mengatakan, penundaan DAU membuat OPD harus melakukan rasionalisasi kegiatan. Apabila ada belanja kurang penting atau waktu tak cukup, disarankan agar ditunda, atau digeser tahun depan. "Perjalanan dinas, sewa gedung, makan minum, dan belanja tak penting itu jadi prioritas di efisiensi. Sedangkan gaji dan belanja yang sudah kontrak, komitmen plt Bupati dan Sekda harus dibayar," ujarnya. Dikatakannya, tim asistensi pemerintah daerah menyarankan kepada setiap OPD merubah dan mengurangi kegiatan teknis bila dilihat aspek waktu tak mungkin dilaksanakan atau tak akan tercapai, sebaiknnya dihapus atau digeser ke tahun depan. Saat ini belanja tak langsung sudah terserap 79 persen, tetapi belanja langsung masih rendah baru 28 persen. Namun saat ini ada dua dinas sudah masuk SPK, diharapkan dua bulan ke depan Oktober - November bisa selesai sebelum perubahan anggaran. "Dengan realisasi dua dinas yaitu Tarkim dan Bina Marga belanja langsung bisa terdongkrak mencapai 60 persen. Saat ini OPD yang masih rendah serapannya Dinas Kesehatan dan Dinas. Pendidikan. Disdik terkadang kendala di DAK, terkait juklak juknis. "Salah satu penyebab rendahnya serapan ada kejadian pos major, sehingga tingkat hati-hati lebih tinggi, padahal harusnya tinggal teliti memperbaiki administrasi. Jadi sayang APBD 2016 ditetapkan tepat waktu, tapi realisasi tak sesuai harapan," ujarnya. Plt Kepala Dinkes Subang yang juga Asda 3, Sumasna, membenarkan penyerapan anggaran masih rendah, saat ini baru lima persen. Padahal saat ini sudah masuk bulan ke sembilan, pihak berharap ada cara lebih bagus sehingga bisa penyerapan anggaran lebih baik. "Saya baru menjabat Plt, jadi masih mempelajari dulu. Kalau kaitan penundaan DAU yang sudah pasti tak terserap baru Rp 2,5 miliar. Itu baru sementara, lainnya masih dikaji," katanya. Dikatakan, kegiatan yang sudah pasti tak dilaksanakan di antaranya jampersal ada biaya sewa tempat ibu melahir dan rencana menyiapkan tempat singgah. Namun itu dikoreksi kementerian, ibu yang akan melahirkan tak perlu ke rumah singgah tapi langsung ke Rumah Sakit. "Biaya operasional juga kemungkinan besar akan ada penundaan, tetapi bahasanya belum final, melihat skala prioritas dan tingkatan strategisnya," katanya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat