kievskiy.org

Harga Elpiji Bersubsidi Rp 15.100 per Tabung Hanya Cerita

Operasi Pasar Kuningan
Operasi Pasar Kuningan

KUNINGAN, (PR).-Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji bersubsidi 3 Kg yang ditetapkan pemerintah seharga Rp 15.100/tabung, selama ini di Kabupaten Kuningan terkesan hanya sebatas cerita. Untuk memperoleh gas bersubsidi tersebut masyarakat penggunanya harus menebusnya dengan harga jauh melebihi HET tersebut. Bahkan masyarakat yang berhak memperolehnya dan tinggal di sekitar pangkalan-pangkalan resmi gas bersibsidi itu pun, sering kali harus membeli ke warung dengan harga di atas HET. Kisaran harganya bervariatif antara Rp 17.000 hingga ada yang menjualnya di atas Rp 25.000/tabung. Sementara itu, sesuai ketentuan pemerintah HET gas elpiji 3 kg sebesar Rp 15.100/tabung itu berlaku untuk di tingkat pangkalan resmi bawahan agen distributor. Dan, pangkalan-pangkalan itu dibentuk untuk menyediakan dan melayani penjualan langsung kepada masyarakat penggunanya dengan harga jual sesuai HET. Namun faktanya, menurut sejumlah masyarakat penggunanya elpiji bersubsidi dengah HET di pangkalan-pangkalan resmi, belakangan ini sering kali habis diborong dan dan hanya diperoleh oleh para pengecer berupa warung dan para pedagang gas keliling bersepedamotor. "Dengan demikian, masyarakat penggunanya pratktis banyak yang hanya bisa membeli gas bersubsidi itu dari pengecer dengan harga di atas HET," ujar Pri Maladi (52) warga Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan kepada "PR", Kamis 17 November 2016. Pri Maladi yang juga Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kampak Kuningan menilai, semestinya masyarakat yang berhak menggunakan gas bersubsidi di Kuningan, bisa selalu mudah mendapatkan gas tersebut dengan harga sesuai HET. Pasalnya, berdasarkan hasil penelusuran informasi, jumlah pangkalan resmi gas 3 kg di Kuningan saat ini sudah mencapai sekitar 900 pangkalan. Sayangnya menurut Pri Maladi, titik-titik pangkalan sebanyak itu tidak tersebar merata di seluruh desa, apalagi sampai di setiap perkampungan penduduk. "Kalau pangkalan sebanyak itu, tersebar merata minimal di setiap desa dan kelurahan ada satu atau dua pangkalan saja, kan sudah lebih dari cukup. Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Kuningan kan hanya ada 376," katanya. Kalaupun, ada kampung-kampung penduduk yang jauh dari titik pangkalan di desanya, Pri Maladi meyakini harga gas bersubsidi di kampung-kampung yang bersangkutan tidak akan sampai melampaui Rp 20.000. Oleh karena itu, Pri Maladi mengharapkan, pihak pemerintah dan Pertamina mendata kembali kebutuhan riil dan sekaligus menata alur pendistribusian gas elpiji bersubsidi tersebut. Dimintai tanggapan mengenai hal itu, Terpisah Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, Trisman Supriatna menyebutkan, pendistribusian gas elpiji 3 kg di Kuningan, saat ini dilayani 12 agen, dengan total pangkaaln resmi sebanyak 840 pangkalan. "Pangkalan sebanyak itu tersebar di desa-desa di 32 kecamatan yang ada di Kuningan, sampai di peloksok-peloksok desa," katanya. Namun, menurutnya saat ini memang banyak pangkalan di pedesaan dan perkampungan yang belum bisa terjangkau langsung mobil truk agen ditributornya, karena terkendala medan dan jarak tempuh. "Dengan demikian, untuk mengisi pangkalan si pemilik pangkalan atau agennya harus mengeluarkan biaya tambahan transportasi estafet menggunakan angkutan lain," katanya. Trisman juga tidak menampik jika belakangan ini masyarakat di Kuningan sering kesulitan mendapatkan gas tersebut. Masalahnya menurut Trisman, kuota elpiji bersubsidi untuk Kabupaten Kuningan dan juga daerah-daerah lainnya masih mengacu pada jumlah rumah tangga sasaran dan Usaha Kecil Menengah yang berhak menerimanya, acuan ini berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2011. Sementara di sisi lain, tingkat penggunaan gas elpiji di setiap RTS setiap tahunnya terus meningkat. Selain itu gas bersubsidi untuk kalangan masyarakat ekonomi lemah itu di Kuningan masih banyak digunakan juga masyarakat yang tidak berhak.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat