DEPOK, (PR).- Mangkraknya pembangunan Terminal Jatijajar, Kota Depok menuai sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI). DPRI mendesak pembangunan terminal yang menelan anggaran pemerintah sekitar Rp 150 miliar tersebut dituntaskan dan segera dioperasikan.
Hal tersebut mengemuka saat Anggota Komisi V DPRI Mahfudz Abdurrahman meninjau Terminal Jatijajar di Jalan Raya Bogor, Kamis, 5 Januari 2017. Mahfudz menuturkan, penyelesaian dan pengoperasian Terminal Jatijajar terbentur anggaran pemerintah pusat. "Secara undang - undang ini terminal tipe A. Ini pengelolanya kan pusat jadi serba salah, kota juga enggak bisa bertindak," kata Anggota DPRI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Padahal, pembangunan fisik terminal telah mencapai 80 persen.
"Ini kan jadi masalah sosial di samping juga infrastrukturnya rusak," ucapnya. Guna menuntaskan pembangunan, Mahfudz mengatakan akan mengusulkan pengalokasian anggaran Terminal Jatijajar. "Saya akan coba usulkan, setelah itu mungkin ada kunjungan dari DPR, kita endorse (dukung) anggaran supaya anggaran yang memang wilayah pusat segera dianggarkan," tuturnya. Menurutnya, keberadaan Terminal Jatijajar bisa berdampak mengurangi kemacetan di kawasan Margonda. Soalnya, Terminal Depok beroperasi di wilayah tersebut.
Tak hanya itu, Mahfudz meyakini keberadaan terminal baru juga berdampak bagi pendapatan asli daerah (PAD). Untuk sementara, dia menginginkan Terminal Jatijajar beroperasi bagi angkutan lokal sebelum digunakan bagi angkutan antar kota lintas provinsi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Gandara Budiana menambahkan, prioritas penyelesaian Jatijajar pada jembatannya. Gandara menuturkan, butuh anggaran sekitar Rp 6 miliar bagi pembangunan jembatan yang menjadi akses masuk/keluar Terminal Jatijajar. Pembangunan terminal tersebut telah menelan anggaran Pemkot Depok senilai Rp 117 miliar. Sedangkan dari pemerintah pusat sebanyak Rp 30 miliar. "Jadi sekitar Rp 150 miliar yang sudah tertanam," tuturnya. ***