kievskiy.org

Minat Menjadi TKI Tinggi Namun Butuh Keterampilan

SEJUMLAH calon pekerja mengantri untuk membuat surat kuning di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pamoyanan, Kabupaten Cianjur belum lama ini. Masyarakat usia kerja yang bertambah diimbau untuk memiliki keterampilan sebagai modal awal mencari pekerjaan, di dalam dan luar negeri.*
SEJUMLAH calon pekerja mengantri untuk membuat surat kuning di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pamoyanan, Kabupaten Cianjur belum lama ini. Masyarakat usia kerja yang bertambah diimbau untuk memiliki keterampilan sebagai modal awal mencari pekerjaan, di dalam dan luar negeri.*

CIANJUR, (PR).- Masyarakat dinilai perlu dibekali keterampilan sejak tingkat desa sebelum dikirim bekerja ke luar negeri. Hal itu disebabkan, masyarakat Cianjur masih memiliki minat yang besar untuk menjadi TKI, meski tanpa keterampilan apapun. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komis IV DPRD Kabupaten Cianjur, Cecep Buldan. Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat diharapkan dapat dioptimalkan, salah satunya untuk kegiatan pelatihan. Hal itu berkaitan dengan dominasi pekerja yang berangkat sebagai tenaga informal. "Kalau masyarakat masih berminat jadi TKI, sebaiknya mereka punya bekal. Nah, harusnya persiapan dimulai dari tingkat desa," ujar Cecep MInggu 8 Januari 2017. Ia menjabarkan, desa jelas memiliki kemampuan dari segi anggaran yang diperoleh dari dana desa. Selain untuk pembangunan desa, hendaknya dana tersebut dialokasikan untuk pelatihan calon TKI. Pelatihan tersebut dinilai dapat menjadi bentuk dukungan yang nyata terhadap para calon pahlawan devisa. Apalagi, mayoritas calon TKI merupakan lulusan sekolah dasar yang dianggap perlu bekal lebih banyak. "Tingginya minat merantau ke luar negeri kan salah satunya disebabkan masyarakat tidak terakomodir di negeri sendiri. Setidaknya, pemerintah dukung pilihan mereka," katanya menegaskan. Sudah menjadi pengetahuan bersama, calon TKI biasanya terdiri dari pekerja yang kesulitan mendapat pekerjaan di dalam negeri. Selain itu, pendapatan yang dirasa kurang pun turut mendorong berangkatnya pekerja menjadi TKI. Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, hendaknya ada penanganan yang berkesinambungan dan menyeluruh dalam menyikapi pilihan masyarakatnya untuk bekerja di luar negeri. Pada dasarnya, tak hanya TKI, keterampilan yang diberikan sejak pemdes sebenarnya akan berguna pula bagi calon pekerja lain. "Intinya, ketika tidak ada pembatasan terhadap masyarakat yang akan bekerja, maka disitu pemerintah harus gencar mendukung," paparnya. Lebih lanjut dikatakan, besar harapan agar pemda dapat mendorong pemdes dalam mengoptimalkan dana desa untuk peningkatan mutu tenaga kerja. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, pada 2016 lalu terdapat 958 TKI yang diberangkatkan ke sejumlah negara. Menurut Kepala Seksi Bina Lembaga Usaha Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Ahmad Ubaidillah, jumlah tersebut masih didominasi oleh pekerja di bidang informal. "Walaupun moratorium berjalan, para pekerja tetap saja berminat untuk berangkat. Negara Asia, bahkan beberapanya masih berminat ke timur tengah," ucapnya. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masih menjadi negara Timur Tengah yang dituju para pekerja. Namun, pria yang akrab disapa Ubai tersebut menegaskan, hanya TKI pria yang diberangkatkan ke sana untuk bekerja di sektor formal. Sementara itu, pekerja lebig banyak diberangkatkan ke wilayah Asia, antara lain Malaysia sebanyak 546 orang, Brunei Darussalam sebanyak 106 orang, Hongkong sebanyak 25 orang dan Taiwan sebanyak 115 orang. "Masyarakat masih optimis untuk merubah nasib mereka di perantauan. Apapun risikonya, sulit kalau mereka sudah yakin berangkat," ucap Ubai. Maka dari itu, pihak dinas berupaya ketat untuk lebih mendekatkan diri dengan calon TKI. Terutama untuk meningkatkan sosialisasi terkait pemberangkatan tenaga kerja. Ubai menekankan, para calon TKI harus paham mekanisme keberangkatan yang legal. Pasalnya, hingga saat ini masih marak penyaluran TKI melalui pihak sponsor. "Lebih baik pastikan informasi dengan baik melalui kami selaku pihak dinas. Pastikan info dan jalur yang dipilih resmi," ucapnya. Hal tersebut ditegaskan, perlu dilakukan untuk menghindari risiko di kemudian hari. Apalagi, pihak sponsor belum tentu memberangkatkan TKI melalui jalur legal dan terdaftar dengan benar. Ubai menjelaskan, risiko TKI ilegal bisa lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berangkat secara legal. "Perbandingannya 1:2, makanya tolong tidak telan mentah-mentah informasi dan penawaran bekerja di luar," kata Ubai menegaskan. Selain itu, Ubai juga mengharapkan calon TKI dapat mempertanggungjawabkan keberadaan mereka di suatu negara dengan dokumen yang tetap sah.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat