kievskiy.org

Kecamatan Pangandaran Jadi Fokus Penataan Kawasan

KONDISI di sekitar Patung Ikan di Kecamatan Pangandaran, Kamis 12 Januari 2017 yang menjadi kawasan akses masuk lokasi utama wisata di Kabupaten Pangandaran. Program penataan kawasan yang akan dilakukan Pemkab Pangandaran selama 2017 difokuskan di Kecamatan Pangandaran.*
KONDISI di sekitar Patung Ikan di Kecamatan Pangandaran, Kamis 12 Januari 2017 yang menjadi kawasan akses masuk lokasi utama wisata di Kabupaten Pangandaran. Program penataan kawasan yang akan dilakukan Pemkab Pangandaran selama 2017 difokuskan di Kecamatan Pangandaran.*

PARIGI, (PR).- Kecamatan Pangandaran menjadi fokus penataan wilayah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Penataan kawasan akan dilakukan sepanjang tahun anggaran 2017. Selain karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran 2017, terdapat sejumlah alasan penataan kawasan difokuskan di kecamatan tersebut. Salah satu di antaranya adalah Kecamatan Pangandaran merupakan wajah utama kabupaten ini, karena lokasi wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan terdapat di sana. Selain itu, pekerjaan rumah Pemkab Pangandaran terkait penataan kawasan memang banyak terdapat di kecamatan tersebut. "Kita fokus ke (Kecamatan) Pangandaran dulu, kalau penataan kawasan di kawasan ini selesai, maka 90% masalah tata kawasan selesai," kata Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, Kamis 12 Januari 2017. Untuk rencana besar penataan kawasan ini, terdapat banyak program yang disiapkan. Selain relokasi pedagang pesisir Pantai Barat dan pemberlakuan tiket masuk elektronik seperti yang telah diberitakan sebelumnya, sejumlah program lain siap direalisasikan pada tahun ini. Beberapa di antaranya adalah penambahan ruang terbuka hijau (RTH) berupa taman-taman di kawasan pesisir pantai, pembenahan sistem diatribusi sampah, penertiban kawasan pinggiran sungai, pemisahan kawasan perahu penangkap ikan dengan area wisata dengan membangun pelabuhan khusus nelayan, dan pembenahan beranda depan atau area masuk kawasan Pantai Barat. Untuk rencana besar penataan kawasan tersebut, disediakan anggaran yang berkisar di angka Rp 100 miliar dari APBD Kabupaten Pangandaran. Meski demikian, sejumlah sumber pendanaan lain juga diupayakan, seperti mengajukan dana ke kas APBD Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Dalam program pembenahan beranda depan kawasan Pantai Barat saja, Pemkab Pangandaran menggelontorkan dana sekitar Rp 16 miliar. Dana tersebut antara lain untuk mempercantik kawasan gerbang, pembenahan jalur-jalur ekonomi di sekitarnya, dan pembenahan di bagian median jalan. Bupati mengaku yakin, penataan kawasan di Kecamatan Pangandaran akan memberi efek besar untuk perekonomian di kabupaten ini. Kunjungan wisatawan bahkan diprediksi meningkat tajam. "Kalau penataan di (Kecamatan) Pangandaran ini selesai, besok-besok pasti lebih ramai. Turis akan datang luar biasa," ujar Jeje. Meski penataan kawasa difokuskan ke wilayah Kecamatan Pangandaran, tidak berarti kecamatan-kecamatan lain dibiarkan terbengkalai. Termasuk untuk tempat-tempat wisatanya. Bupati menyebut, lokasi-lokasi wisata di luar Kecamatan Pagandaran juga tersentuh pembenahan meski tidak berupa penataan kawasan. Salah satunya adalah pembenahan sistem keamanan pengunjung. Hal itu dilakukan mengingat terdapat lokasi-lokasi wisata yang belum memenuhi standar keamanan. Padahal rata-rata dari tempat wisata itu pun berupa perairan yang memiliki potensi kecelakaan. "Fokus Pangandaran dulu kalau penataan, yang lain biarkan dulu tapi penting untuk penuhi standar keamanan. Seperti Citumang, sekarang juga kan mulai ramai, harus jelas itu keselamatannya bagaimana," ucap Jeje. Citumang merupakan lokasi wisata di Kecamatan Parigi yang menyuguhkan keindahan alam berupa sungai di tengah kawasan hutan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Undang Sohbarudin menambahkan, untuk membuat program ini berhasil, butuh kerjasama semua kalangan. Terutama jika mempertimbangkan keterbatasan personel di dinas-dinas di Lingkungan Pemkab Pangandaran yang berkaitan dengan wisata. Dia mencontohkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saja, sebagai instansi koordinator dalam realisasi program ini, hanya memiliki 50 orang pegawai negeri sipil (PNS). Untuk menutupi kekurangan personel, termasuk dalam hal penjualan tiket di gerbang-germang masuk tempat wisata, lembaga ini mengandalkan tenaga sukarelawan yang jumlahnya mencapai 203 orang. "Dalam hal kebersihan lingkungan juga, Dinas Kebersihan kita hanya punya 13 orang petugas sapu se Kabupaten Pangandaran," ujar Undang.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat