kievskiy.org

Bupati Majalengka Tolak Sepakati MoU Pendanaan Pilkada Serentak

BANDUNG, (PR) - Bupati Majalengka Sutrisno masih keberatan dengan besaran dana yang dibebankan kepada kabupaten pada Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan 2018 nanti. Hal itu yang membuatnya belum menandatangani MOU terkait Pendanaan Bersama Pilkada Serentak di Gedung Sate pada Selasa, 17 Januari 2017. "Pilkada serentak, logika berpikir saya, beban daerah harusnya berkurang. Tapi kenyataannya tidak" Kata Sutrisno. Sutrisno menjabarkan jumlah kebutuhan dana Pilkada di Majalengka. Untuk KPU, provinsi sudah memberikan Rp 19 miliar, lalu minta sama kabupaten Rp 31 miliar. Kemudian, untuk Panwaslu, dari Provinsi sudah diberi Rp 7 miliar, minta ke kabupaten Rp 11 miliar. Total kebutuhan Pilkada di Majalengka Rp 69 miliar. "Sementara saya di 2013 hanya Rp 18 miliar. Pada posisi fiskal negara kurang, fiskal daerah kurang. Ternyata ini terjadi over budget. Pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab mengontrol rencana KPU dan Panwaslu ini" ucapnya. Ketua KPU Jabar Yayat hidayat menanggapi tentang masalah ini. "Saya tadi tanya ke KPU majalengka, problemnya itu bukan di KPU, tapi masalahnya di Panwasnya. Belum ada kesepakatan antara Bawaslu Jawa Barat dengan Bupati" ucap Yayat. Yayat menjelaskan kebutuhan dana KPU untuk Majalengka. Kalau mengadakan Pilkada sendiri, KPU membutuhkan Rp 51,5 miliar. Tapi karena ini bersama, jadi ada efisiensi Rp 19,4 miliar. Tanggungannya jadi Rp 32,1 miliar. Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Barat Eliazar Barus menjelaskan tentang alasan mengapa kebutuhan dana untuk Panwaslu Pilkada serentak ini naik. Menurutnya, ada penambahan masa kerja panwaslu. Periode 2013 lalu, Panwaslu itu beroperasi paling lama 9 bulan dan kecenderungan malah ada keterlambatan dibentuk. Sementara sekarang 12 bulan. Kemudian Panwascam, kemarin maksimal 6 bulan, sekarang 9 bulan. "Jadi, ada penambahan masa PPL tingkat desa/kelurahan. Kemudian, sekarang juga nambah satu pengawas TPS di tiap-tiap TPS" jelas Eliazar. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan masalah ini agar perencanaan anggaran ini tidak berjalan lambat. "Kita ingin cepat buru-buru. Jangan sampai penganggaran ini tertinggal. Bahaya kan kalau tertinggal" kata Ahmad. (Surya Fikri Asshidiq)***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat