kievskiy.org

Wali Kota Diminta Tuntaskan Dugaan Penipuan Penerimaan Pegawai Damkar

BELASAN mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Unswagati menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota Cirebon dan gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis 26 Januari 2017. Massa mendesak Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis, menuntaskan kasus dugaan penipuan penerimaan pegawai honorer di Dinas Pemadam Kebakaran.*
BELASAN mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Unswagati menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota Cirebon dan gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis 26 Januari 2017. Massa mendesak Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis, menuntaskan kasus dugaan penipuan penerimaan pegawai honorer di Dinas Pemadam Kebakaran.*

CIREBON, (PR).- Belasan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Unswagati menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota Cirebon dan gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis 26 Januari 2017. Selain berorasi bergantian, massa juga membakar ban bekas. Namun tidak lama, setelah ban menyala, langsung dipadamkan polisi yang mengamankan aksi. Massa mendesak Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis, menuntaskan kasus dugaan penipuan penerimaan pegawai honorer di Dinas Pemadam Kebakaran, Mereka menilai, meski kasusnya dilakukan oknum pegawai Dinas Damkar, yang saat ini sudah pensiun, namun itu menjadi tanggung jawab wali kota. "Bagaimanapun Dinas Damkar ada di bawah naungan Pemkot. Kasihan warga yang menjadi korban. Sudah bayar, tapi status kepegawaian tidak jelas karena ilegal," ujar Niko Anggara, koordinator aksi. Namun keinginan massa untuk bertemu wali kota gagal, karena Azis tidak ada di balaikota. Gagal ketemu Azis, mereka berpindah aksi ke gedung DPRD yang persis berseberangan jalan dengan balaikota. Saat aksi ke gedung DPRD, massa diterima Wakil Ketua DPRD Lili Eliyah dan Eti Herawati serta sejumlah ketua komisi dan ketua fraksi. Ketua DPRD Edi Suripno yang biasanya rajin menemui pengunjukrasa, tidak terlihat. Kepada pengunjukrasa Lili mengungkapkan, dewan sudah berupaya mengungkap kasus tersebut dan memanggil Kadis Damkar. "Kadis Damkar berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Kami berharap ada korban yang lapor, sehingga masalahnya menjadi terang,"kata Lili. Namun menurut Niko, kekhawatiran korban, bakal ikut terjerat menjadi tersangka dengan dalih, pemberi dan penerima suap bisa dijerat sebagai tersangka, diduga menjadi faktor ketakutan korban melapor baik ke dewan maupun polisi. Sementara itu Kapolres Cirebon Adi Vivid Agustiadi Bachtiar yang ikut mengamankan aksi unjuk rasa mengakui jajarannya sudah melakukan penyelidikan kasus tersebut. Namun karena tidak ada korban yang melapor, polisi kesulitan melanjutkan pengusutan. "Kalau melihat posisi kasusnya, cenderung kepada dugaan penipuan, sehingga merupakan delik aduan," katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 220 orang tenaga honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon, yang sudah bekerja selama tiga bulan ini, tidak memiliki legalitas apa pun alias siluman. Meski memakai seragam, namun mereka tidak memiliki SK pengangkatan baik dari Wali Kota Cirebon maupun Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkar (KPBD Damkar) Kota Cirebon, yang mulai 2017 menjadi Kadis Damkar. Padahal dari informasi yang dihimpun, mereka sudah menyetorkan uang dari mulai Rp 20 juta sampai Rp 50 juta kepada perantara, untuk bisa masuk menjadi honorer di Dinas Damkar. Mereka bersedia menyetorkan uang puluhan juta, karena sang perantara mengiming-imingi janji tahun 2017 bisa mendaftar menjadi aparatur sipil negara, bersamaan dengan dicabutnya moratorium penerimaan ASN.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat