kievskiy.org

Peta Desa Jadi Acuan Pembangunan

KEPALA Bappeda Kabupaten Bogor Sarifah Sofiah (kiri) berfoto bersama pejabat Badan Informasi Geospasial setelah penandatanganan kesepakatan di Kantor BIG Kabupaten Bogor, Selasa, 31 Januari 2017. Kedua institusi bekerja sama membuat peta desa.*
KEPALA Bappeda Kabupaten Bogor Sarifah Sofiah (kiri) berfoto bersama pejabat Badan Informasi Geospasial setelah penandatanganan kesepakatan di Kantor BIG Kabupaten Bogor, Selasa, 31 Januari 2017. Kedua institusi bekerja sama membuat peta desa.*

CIBINONG, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial dalam membuat peta setiap desa di wilayahnya. Ke depannya, pemerintah daerah setempat akan menggunakan peta desa sebagai acuan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi desa masing-masing. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah setempat, Sarifah Sofiah memastikan pembuatan peta desa itu diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. "Dari kerjasama ini kita (Pemerintah Kabupaten Bogor) dapat pembinaan dan sharing dana," katanya seusai penandatanganan naskah kerjasama di kantor BIG Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Selasa, 31 Januari 2017. Peta desa menurutnya bisa dijadikan acuan pembangunan yang diprogramkan pemerintah daerah maupun pemerintah desa masing-masing. Dalam undang-undang desa, ia menyebut setiap desa juga bisa menyusun program desa berdasarkan tata ruang desanya. Ifah mengakui anggaran pembuatan peta di setiap desa cukup besar, terlebih di Kabupaten Bogor ia menyebut jumlahnya cukup banyak mencapai 434 desa dan kelurahan. Dengan sistem sharing anggaran antara kedua institusi, ia mengharapkan pembuatan peta desa bisa segera terealisasi seluruhnya meski tidak bisa sekaligus. Pembuatan peta desa diperkirakan hanya mampu terealisasi di beberapa desa saja selama satu tahun ke depan. Dari pengalaman pembuatan peta desa di wilayah Jawa Tengah, petugas dari BIG rata-rata hanya bisa melakukan survei di empat desa selama dua pekan. Sementara pengolahan data menjadi peta memakan waktu hingga satu bulan lamanya per desa. Pemerintah daerah setempat juga diakui akan membantu petugas survei menggunakan teknik drone desa. Metode tersebut menurut Ifah bisa menjadi salah satu metode pengambilan data untuk pembuatan peta desa di wilayahnya. Pihak BIG menurutnya juga akan memberikan pelatihan pengolahan data di data senter yang akan dibangun pemerintah daerah dalam waktu dekat. Menurut Kepala Bidang Promosi Dan Kerja Sama BIG, Sri Lestari, proses survei di setiap desa nantinya bisa dibantu para mahasiswa jurusan terkait supaya pembuatan peta setiap desa bisa segera direalisasikan. "Jadi nanti mahasiswa membantu survei tematik, datanya kita pakai, mereka juga bisa berguna untuk desanya," katanya. Sri mengakui pembuatan peta desa merupakan program nasional, tidak hanya di Kabupaten Bogor. Karena dilakukan di sekitar 75 ribu desa se-Indonesia, Kabupaten Bogor diakui masuk dalam daftar tunggu di antara daerah lainnya. Melalui kerja sama tersebut, pembuatan peta desa diharapkan bisa dimulai dari wilayah Kabupaten Bogor. Sebelumnya, ia mengakui pihak BIG sudah sering bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pembuatan peta tematik. Sri mencontohkan pembuat peta Lahan Pertanian Basah Berkelanjutan. "Dari 40 kecamatan, baru dua kecamatan di antaranya yang sudah kita survei," katanya. ***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat