kievskiy.org

Penurunan Jumlah Penerima Rastra Masih Terkendala

ASISTEN Daerah II Sekretariat Daerah Cianjur, Yanto Hartono menyerahkan rastra secara simbolis pada warga di Kantor Bulog Subdivre Cianjur, Jalan Muwardi, Senin, 20 Maret 2017. Pemkab Cianjur menolak dikategorikan sebagai daerah miskin karena angka penerimaan rastra yang dinilai masih cukup tinggi.*
ASISTEN Daerah II Sekretariat Daerah Cianjur, Yanto Hartono menyerahkan rastra secara simbolis pada warga di Kantor Bulog Subdivre Cianjur, Jalan Muwardi, Senin, 20 Maret 2017. Pemkab Cianjur menolak dikategorikan sebagai daerah miskin karena angka penerimaan rastra yang dinilai masih cukup tinggi.*

CIANJUR, (PR).- Target penurunan penerima beras sejahtera (rastra) di Kabupaten Cianjur masih terkendala ketetapan dari Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, pihak provinsi telah menetapkan target penerima rastra dan pemkab setempat pun perlu merealisasikan penyalurannya setiap tahun.

Penyaluran rastra yang saat ini masih dilakukan berdasarkan data provinsi, diakui masih membuat Cianjur berkutat pada angka penerima yang tinggi. Bahkan, Cianjur disebut-sebut menjadi kabupaten/kota dengan penerima rastra tertinggi di Indonesia dengan 34.192.620 kilogram selama 2017.

”Sebenarnya kalaupun penerimaan harus dikurangi, tidak ada masalah. Tapi, secara politik nantinya masyarakat akan meminta terus, karena mereka terbiasa diberi,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Cianjur, Yanto Hartono, Senin, 20 Maret 2017.

Yanto tidak menampik, sebenarnya pemkab menginginkan angka penerima rastra dapat menurun. Hal tersebut pun diakui sebagai indikator pembangunan, atau dengan kata lain jumlah penerima yang lebih sedikit mengartikan bahwa tingkat kesejahteraan wilayah tersebut pun lebih baik.

Apalagi, Cianjur diketahui memiliki persediaan hasil pertanian yang memadai sepanjang tahun. Yanto mengatakan, rastra pun dapat dikategorikan sebagai insentif yang terus diberikan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

”Makanya, perlu dilakukan sinkronisasi data tebaru, untuk menurunkan angka penerima sesuai dengan kebutuhan/kenyataan di lapangan. Bisa saja, data yang ada pun belum sama dengan kondisi sebenarnya,” ucapnya.

Mamat mengaku, rastra harus dapat dimanfaatkan dengan bijak karena keberadaannya pun dianggap sebagai kesitimewaan bagi masyarakat. Keterjangkauan harga beras bagi masyarakat yang membutuhkan dinilai menjadi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, hal tersebut dianggap sebagai poin penting yang perlu diprioritaskan dalam polemik rastra.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat