kievskiy.org

Kabupaten Bogor Bangun Arsip Digital

CIBINONG, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bogor dan Badan Pertanahan Nasional setempat ingin meminimalisir permasalahan administrasi tanah di daerahnya dengan sistem digital berbasis jaringan (online) dan pembentukan tim sapu bersih mafia lahan. Program tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama di kantor BPN Kabupaten Bogor, Senin, 17 April 2017. Kepala BPN Kabupaten Bogor, Agus Tyar Syah menjelaskan upaya seri sengketa lahan memerlukan komitmen semua pihak termasuk pemerintah daerah setempat. Ia menganggap upaya tersebut juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. "Untuk meminimalisir salah satunya membangun arsip digital yang online," katanya seusai acara. Agus mengatakan, upaya tersebut juga perlu dukungan sarana prasarana yang memadai sebagai realisasi komitmen pemerintah daerah. Pada pertemuan itu, ia mengatakan bupati menyanggupi pembangunan ruang arsip yang lebih representatif untuk operasional BPN daerahnya. Dengan sistem pengarsipan yang benar, ia meyakini jumlah sengketa lahan bisa ditekan. Saat ditanya jumlah sengketa lahan, Agus mengaku belum mengetahuinya karena baru menjabat sebagai pimpinan di sana selama sekitar dua pekan terakhir. Ia hanya menjelaskan permasalahan lahan yang terjadi selama ini biasanya memang karena terjadi kesalahan, juga karena sengaja dibuat kesalahannya oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang ia sebut sebagai mafia lahan. Termasuk, menurut dia, disebabkan kesalahan administrasi di tingkat kecamatan. Dia percaya sistem digitalisasi arsip bisa mencegah pihak-pihak terkait mempermasalahkan sebidang lahan. Para kepala desa dan camat menurut Agus bisa melihat data-data pertanahan melalui arsip digital berbasis jaringan. Namun, sebelum mewujudkannya ia menyadari pengarsipan di BPN juga perlu diperbaiki terlebih dulu. "Pemalsuan (dokumen lahan) itu bisa dilakukan siapa saja. Yang penting kita bisa membangun data yang valid dan kemudian itu bisa diakses oleh orang-orang tertentu," kata Agus menegaskan. Pembangunan sistem tersebut menurutnya perlu waktu berbulan-bulan lamanya. Sambil menunggu, jajarannya juga menyiapkan kemampuan sumber daya manusia untuk mengakses sistem tersebut.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat