BANDUNG, (PR),- Meski baru berjalan 4 tahun sejak dimekarkannya, laporan keuangan Kabupaten Pangandaran mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini lebih baik dibandingkan sebelumnya yang mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).
BPK Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Kabupaten Pangandaran tahun 2016 kepada Bupati Jeje Wiradinata di Bandung, Jumat, 2 Juni 2017.
"Alhamdulillah berkat kerjasama jajaran Pemda dan DPRD serta masyarakat Pangandaran, kita bisa mendapatkan opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan. Kita mendapat opini WTP, " ungkapnya, Jumat, 2 Juni 2017.
Jeje menerangkan, penyerahan LHP hari ini baru untuk 12 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Semuanya mendapat opini WTP.
"Ini merupakan satu kebanggaan kita semua. Pangandaran bisa menyamai dengan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat," ujarnya.
Ia berharap, perolehan opini WTP tersebut tidak membuat terlena. Justru harus lebih semangat dalam meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat Pangandaran.
"Kita jangan terlena dengan mendapat opini WTP tersebut. Justru harus lebih meningkatkan kinerja. Terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, " harapnya.
Pemerintah pusat
Sementara itu, perbaikan penilaian laporan keuangan juga diraih pemerintah pusat. Pemerintah pusat mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016. Terakhir kali pemerintah mendapatkan opini WTP pada tahun 2004 atau 12 tahun yang lalu.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, tidak ada suspen (perbedaan realisasi belanja negara yang dilaporkan kementerian/lembaga dengan realisasi yang tercatat di Bendahara Umum Negara) dalam LKPP 2016. Dia menjelaskan, pemerintah berhasil menyelesaikan suspen dengan membangun database tunggal melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik.