PURWAKARTA, (PR).- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017, angka kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan.
Namun, penurunan ini tidak signifikan yaitu dari 8,77% menjadi 8,71% atau hanya mengalami penurunan 0,006% dari target 1% setiap tahun. Artinya, masih ada sekitar 4 juta lebih warga Jawa Barat masih hidup dalam garis kemiskinan.
Meskipun mengalami penurunan, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta kabupaten/kota, dinas, serta lembaga terkait terus fokus terhadap masalah kemiskinan ini. Untuk itu, rapat koordinasi penting terus dilakukan di setiap BKPP Wilayah.
Pendekatan program yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan. Yaitu melalui perlindungan sosial kepada keluarga miskin, meningkatkan mutu pelayanan dasar, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pendekatan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya anggaran yang pasti serta kevalidan data warga miskin. Untuk itu, Demiz meminta kepada dinas dan leading sector terkait agar menghindari copy paste anggaran serta terus meng-update data kemiskinan dalam bentuk sistem data terintegrasi.
"Saya harap baik dinas terkait atau leading sektor selalu koordinasi, sehingga betul-betul ada kebersamaan, kejelasan target dalam pelaksanaanya sehingga tepat program, tepat kegiatan, tepat lokasi, dan juga tepat anggaran. Kalau bisa hindari copy paste (anggaran) ya. Nah, supaya tidak copy paste Provinsi Jawa Barat mencoba membangun sebuah basis data dalam Bangusapemda (Pembangunan Analisa Potensi Daerah). Sekaligus di dalamnya ada data yang valid tiap kabupaten, tiap desa bahkan by name by address. Jadi bisa dievluasi di sana," ujar Wagub Demiz.
Ia ditemui dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se-BKPP Wilayah II Purwakarta di Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah II Purwakarta, Jumat 13 Oktober 2017.
Dengan adanya data yang valid dan update, setiap keluarga miskin akan bisa diketahui apa saja program penanggulangan kemiskinan yang telah diterima. Menurut Demiz, minimal setiap keluarga miskin menerima empat program bantuan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras Sejahtera atau Rastra. Validitas dan keterbaruan sistem data ini akan bisa menentukan ketepatan program dan lokasi sasaran, sehingga anggaran yang dikucurkan bisa akuntable dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
