CIBINONG, (PR).- Persiapan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur memasuki tahap baru. Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menganggarkan dana kajian batas-batas wilayah dan penentuan kawasan ibu kota daerah tersebut.
Perkembangan tersebut diketahui setelah Presidium DOB Bogor Timur mendatangi kantor Sekretariat Daerah setempat, Rabu, 17 Januari 2018. Kedatangan mereka sekaligus mendorong pihak eksekutif maupun legislatif agar lebih maksimal mempersiapkan pemekaran DOB Bogor Timur
Sekretaris Jendral Presidium Bogor Timur Alex Slamet Riadi meminta pihak eksekutif maupun legislatif lebih kompak membahas persiapan pemekaran tersebut pada tahap selanjutnya. "Anggarannya sudah ditentukan. Setelah itu baru dilakukan proses pembahasan paripurna surat keputusan bersama," katanya.
Surat persetujuan bersama antara bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat diharapkan segera sampai ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alex menganggap pembahasan di tingkat provinsi bisa lebih cepat apabila menggunakan Peraturan Pemerintah 78/2007 terkait pemekaran DOB.
Meski pemerintah pusat belum mencabut moratorium pembentukan DOB sejak beberapa tahun lalu, Alex mengatakan persiapan pemekaran wilayah Bogor Timur tetap berjalan.
"Kami berharap kebijakan politik terkait moratorium itu segera dicabut pada 2019. Kalau proses persiapan berjalan saja yang penting sesuai ketentuan perundang-undangan," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Alex mengaku tidak mendapatkan keterangan jumlah anggaran untuk kajian batas-batas wilayah. Namun, ia memperkirakan nilainya hampir sama seperti anggaran kajian akademis tentang potensi wilayah yang dilakukan sebelumnya, mencapai Rp350 juta.
50 Persen PAD
Pemekaran DOB Bogor Timur diyakini sudah memenuhi syarat potensi daerah. Menurut Alex, potensi pendapatan di wilayahnya cukup besar yakni hampir 50 persen dari nilai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor setiap tahun yang mencapai Rp 2,4 triliun.
Menurut Alex, pemekaran wilayah tidak hanya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena hal itu sebenarnya bisa diatasi dengan teknologi. Ia mengatakan tujuannya lebih memfokuskan pengelolaan wilayah yang selama ini dianggap tak sebanding dengan pembangunan yang dilakukan di wilayah tengah Kabupaten Bogor.