SUMEDANG, (PR).- Meski digadang-gadang lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibanding alumni SMA, lulusan SMK justru mendominasi kalangan pengangguran di Kabupaten Sumedang. Hal itu dipicu oleh banyaknya lulusan SMK yang tidak memiliki sertifikat uji kompetensi dari sekolahnya.
Meskipun demikian, faktor utama penyebab maraknya pengangguran dari lulusan SMK di Sumedang adalah tak adanya inisiatif pihak sekolah untuk menggelar uji kompetensi bagi para siswa. Padahal, uji kompetensi sangat penting karena menjadi salah satu syarat yang dibuat perusahaan untuk rekrutmen tenaga kerja.
“Pemerintah sengaja mengeluarkan kebijakan memperbanyak sekolah SMK supaya para siswa memiliki keterampilan kerja sehingga bisa langsung masuk ke dunia kerja. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran. Ternyata, justru sebaliknya. Pengangguran di Kab. Sumedang, justru didominasi oleh lulusan SMK akibat mereka tak punya sertifikat uji kompetensi,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang, Dikdik Sadikin ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa 27 Februari 2018.
Menurut dia, saat ini jumlah pengangguran di Kab. Sumedang mencapai sekitar 40.614 orang. Pengangguran sebanyak itu, senilai 7,79% dari jumlah angkatan kerja sebanyak 521.369 orang. Jumlah pengangguran sebanyak itu, didominasi para lulusan SMK yang justru dicetak supaya bisa langsung bekerja.
Sementara lulusan SMA, rata-rata difokuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. “Namun, jumlah pengangguran sebanyak itu, dinilai tidak terlalu tinggi. Sebab, jumlah pengangguran rata-rata nasional dan provinsi juga di kisaran angka 7,79%,” tutur Dikdik.
Namun Dikdik tak memungkiri bahwa angka pengangguran termasuk kemiskinan, acapkali menjadi komoditas politik para calon pada Pilkada serentak, termasuk Pilkada Kab. Sumedang. Padahal, jika melihat data, jumlah pengangguran di Kab. Sumedang tidak terlalu tinggi.
Kondisi itu, kontra produktif dengan yang sering diucapkan para calon dalam penyampaian berbagai programnya. Namun, jumlah pengangguran tersebut, diakui belum termasuk pengangguran imbas pembangunan Waduk Jatigede. “Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan jumlah pengangguran itu,” ujarnya.
Kerjasama Dengan BNSP
Lebih jauh Dikdik menjelaskan, guna mengatasi banyaknya pengangguran para lulusan SMK, Disnakertrans sudah bekerjasama dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi) untuk melaksanakan uji kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK). Disnakertrans pun sudah bekerjasama dengan sekolah SMK agar para lulusannya mengikuti uji kompetensi di BLK.
Uji kompetensinya, meliputi bidang otomotif, komputer dan menjahit. Disyukuri, relatif banyak masyarakat yang mengikuti berbagai pelatihan kerja termasuk uji kompetensi. Tetapi karena anggarannya terbatas, peserta yang mengikuti pelatihan jumlahnya dibatasi.