BOGOR, (PR).- Komisi Pemilihan Umum mengumpulkan seluruh bendahara KPU di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018 di Kota Bogor, Minggu, 4 Maret 2018. Mereka dituntut lebih cepat menyusun laporan tata usaha KPUD selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di daerahnya.
"Tidak boleh setelah bikin kegiatan baru dilaporkan tiga bulan kemudian. Paling lama lima hari mereka harus sudah melaporkan pertanggungjawaban keuangannya," kata Ketua KPU Arief Budiman seusai membuka kegiatan tersebut. Ia juga menyempatkan berkunjung ke Kantor KPUD Kota Bogor, Minggu sore.
Para peserta pertemuan tersebut diminta agar tidak hanya memperhatikan tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Arief mengaku sudah pernah menggelar kegiatan serupa sebelumnya. Ia ingin memastikan kemampuan para bendahara di KPUD karena bisa jadi orang yang menjabatnya sekarang tidak menjadi bendahara dalam Pilkada sebelumnya.
Pertemuan kali ini menurut Arief, tidak ada kaitannya dengan antisipasi penyalahgunaan wewenang KPUD seperti kasus yang terjadi di Garut beberapa waktu lalu. Menurutnya, tujuan penyelenggaraan kegiatan kali ini lebih pada cara merapikan laporan keuangan internal KPUD.
Sedangkan, oknum pimpinan KPUD di Garut dianggap melakukan pelanggaran yang melibatkan pihak di luar KPUD. Menurut Arief, pejabat bendahara di KPUD tidak akan ada kaitannya dengan pihak di luar institusinya. Ia memastikan mereka tidak akan menyalahgunakan kewenangannya.
Kepada para bendahara, ia menekankan laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu. Arief meyakini, semakin cepat laporan tersebut diselesaikan akan semakin mudah mengetahui kesalahan dalam penyusunannya. Sehingga mereka juga bisa mempercepat perbaikannya.
Sentil KPUD
Khusus kepada pengurus KPUD Kota Bogor, ia berpesan agar memperhatikan proses pencetakan dan pendistribusian alat peraga dan bahan kampanye Pilkada Serentak 2018. Arief mengancam akan "menyentil" pengurus KPUD setempat yang melakukan kesalahan apalagi pelanggaran. Ia berharap pelanggaran yang terjadi di Garut tidak terulang kembali di daerah lain.
Sementara itu, KPUD Kota Bogor menyatakan telah mencetak dan mendistribusikan sebagai besar bahan kampanye kepada para peserta Pilkada setempat. Komisioner KPUD Kota Bogor Edi Kholki menyebutkan pihaknya mencetak berbagai jenis bahan kampanye sebanyak masing-masing 171 ribu lembar.